NUNUKAN – Keinginan masyarakat mengembangkan usaha kecil belum sepenuhnya diikuti pemahaman tentang cara mengakses bantuan pemerintah. Persoalan prosedur dan persyaratan program bantuan menjadi salah satu hal yang mengemuka dalam reses anggota DPRD Kalimantan Utara, Muhammad Nasir, di Kabupaten Nunukan.
Persoalan tersebut disampaikan warga saat Nasir menggelar reses titik ketiga di kediamannya, Jalan Antasari, Nunukan, Jumat (13/11/2026). Sejumlah peserta, khususnya ibu-ibu yang memiliki usaha kecil, mempertanyakan peluang mendapatkan bantuan untuk mengembangkan usaha mereka.
Selain bantuan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), warga juga mengusulkan bantuan peternakan serta dukungan bagi kegiatan majelis taklim.
Bahkan, salah satu hal yang menjadi perhatian adalah pertanyaan warga mengenai tata cara membentuk kelompok usaha agar bisa mengakses program bantuan pemerintah yang mensyaratkan pengajuan secara berkelompok.
Nasir menilai, kondisi tersebut menunjukkan masih adanya kesenjangan informasi antara masyarakat dan pemerintah. Warga memiliki keinginan mengembangkan usaha, tetapi belum memahami prosedur maupun persyaratan untuk memperoleh dukungan pemerintah.
“Ini menjadi catatan penting bagi kita. Ternyata masih banyak masyarakat yang memiliki semangat berusaha, tetapi belum memahami bagaimana mengakses program bantuan pemerintah,” ujarnya.
Menurut Nasir, persoalan tersebut tidak cukup dijawab dengan menyediakan program bantuan. Pemerintah melalui perangkat daerah terkait juga perlu meningkatkan sosialisasi dan pendampingan agar masyarakat memahami mekanisme pengajuan serta persyaratan yang harus dipenuhi.
Di sisi lain, Nasir mengingatkan, tidak semua aspirasi masyarakat bisa langsung direalisasikan. Setiap usulan harus melalui mekanisme perencanaan, pembahasan anggaran, serta disesuaikan dengan kewenangan pemerintah.
Ia secara terbuka mengakui kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara saat ini masih terbatas. Kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan dalam memperjuangkan berbagai kebutuhan masyarakat.
“Harapan masyarakat tentu sangat besar. Tetapi kita juga harus menyampaikan kondisi yang sebenarnya. Tidak semua usulan bisa langsung diwujudkan, terlebih di tengah keterbatasan anggaran daerah,” jelas anggota Komisi II DPRD Kaltara tersebut.
Nasir menegaskan, aspirasi yang dihimpun melalui reses tidak boleh berhenti sebatas pencatatan. Usulan masyarakat harus dipetakan berdasarkan kebutuhan, tingkat urgensi, kewenangan pemerintahan, dan peluang penganggarannya.
Untuk kebutuhan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, ia akan berupaya memperjuangkannya melalui mekanisme di DPRD. Sementara aspirasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Nunukan perlu dikoordinasikan dengan pemerintah kabupaten dan instansi terkait.
“Wakil rakyat harus mampu menjembatani harapan masyarakat dengan kebijakan pemerintah. Jangan sampai aspirasi hanya dicatat, kemudian tidak ada upaya tindak lanjut,” tegasnya.
Nasir juga menyebut reses bukan hanya menjadi ruang bagi masyarakat menyampaikan keluhan, tetapi sekaligus kesempatan bagi anggota DPRD menjelaskan hasil perjuangan yang sudah dilakukan, aspirasi yang masih berproses, hingga kebutuhan yang belum dapat diwujudkan.
Reses di Jalan Antasari tersebut merupakan titik ketiga dari lima pertemuan yang direncanakan Nasir di Kabupaten Nunukan. Melalui rangkaian kegiatan tersebut, ia berharap kebutuhan masyarakat dapat dihimpun dan diperjuangkan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran dan kewenangan pemerintah. (adv)
