TARAKAN – Status kepesertaan BPJS Kesehatan yang tiba-tiba nonaktif menjadi persoalan serius bagi masyarakat, terutama warga kurang mampu yang bergantung pada program Penerima Bantuan Iuran (PBI). Di Kalimantan Utara (Kaltara), kuota peserta yang iurannya ditanggung pemerintah provinsi tahun ini tercatat sebanyak 30.000 orang.
Persoalan tersebut menjadi sorotan Anggota DPRD Kaltara, Supa’ad Hadianto, dalam kegiatan reses masa persidangan I tahun 2026 di Hotel Lembasung, Sabtu (14/11/2026). Untuk mendapatkan penjelasan langsung, ia menghadirkan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tarakan, Yusef Eka Darmawan.
Supa’ad mengatakan, keluhan mengenai kepesertaan BPJS Kesehatan cukup sering diterimanya dari masyarakat, baik melalui pertemuan langsung maupun media sosial. Keluhan itu mulai dari status kepesertaan yang mendadak tidak aktif, persoalan pembayaran iuran, hingga kendala ketika hendak mengakses pelayanan kesehatan.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak cukup hanya ditampung sebagai aspirasi. Masyarakat perlu mendapatkan penjelasan mengenai penyebab dan mekanisme penyelesaian agar tidak kehilangan akses terhadap layanan kesehatan.
“Selama ini banyak warga menyampaikan keluhan kepada saya, baik ketika bertemu langsung maupun melalui media sosial. Karena itu, saya ingin persoalan tersebut tidak hanya dicatat sebagai aspirasi, tetapi juga bisa langsung mendapatkan penjelasan dari pihak yang memahami mekanismenya,” kata Supa’ad.
Ia secara khusus menyoroti keberlanjutan kepesertaan masyarakat kurang mampu yang pembiayaan iurannya bergantung pada pemerintah. Menurutnya, dukungan pemerintah daerah diperlukan agar warga yang membutuhkan tidak kehilangan perlindungan kesehatan akibat persoalan pembiayaan.
“Kami ingin masyarakat mengetahui hak-haknya. Kalau ada persoalan mengenai kepesertaan atau pelayanan, sampaikan secara terbuka. Dengan begitu, kita bisa mengetahui apa yang menjadi kendala dan bagaimana mencari jalan keluarnya,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tarakan, Yusef Eka Darmawan, menjelaskan bahwa program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) memberikan perlindungan finansial bagi masyarakat ketika menghadapi risiko kesehatan.
Melalui program tersebut, peserta dapat memperoleh pelayanan medis sesuai ketentuan tanpa harus menanggung seluruh biaya pengobatan secara mandiri.
Ia mencontohkan tindakan medis berbiaya besar, seperti pemasangan ring jantung dan cuci darah, yang dapat dijamin melalui program JKN apabila peserta memenuhi persyaratan.
“Dulu, ketika seseorang membutuhkan tindakan medis dengan biaya besar, seperti cuci darah atau pemasangan ring jantung, banyak keluarga yang harus berpikir keras karena persoalan biaya. Sekarang, melalui JKN, masyarakat memiliki perlindungan agar tidak harus menanggung sendiri beban pengobatan tersebut,” jelas Yusef.
Namun, manfaat tersebut tidak bisa diakses apabila status kepesertaan peserta sedang nonaktif. Yusef mengungkapkan, salah satu persoalan yang berkaitan dengan kondisi tersebut adalah penyesuaian kuota peserta PBI yang iurannya ditanggung pemerintah.
Menurutnya, kemampuan fiskal masing-masing daerah turut memengaruhi jumlah peserta yang dapat dibiayai. Pemerintah Provinsi Kaltara tahun ini mengalokasikan pembiayaan untuk 30.000 peserta, sedangkan pengambilalihan pembiayaan oleh pemerintah kabupaten/kota berbeda-beda sesuai kemampuan anggaran masing-masing.
“Penyesuaian kemampuan anggaran daerah berdampak pada jumlah peserta yang bisa ditanggung. Ada daerah yang mengambil alih pembiayaan, tetapi ada juga peserta yang sementara dinonaktifkan. Persoalan ini perlu dikoordinasikan agar masyarakat yang membutuhkan tetap mendapatkan perlindungan kesehatan,” ungkapnya.
Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam memastikan keberlanjutan pembiayaan peserta PBI. Sebab, perubahan status kepesertaan dapat berdampak langsung terhadap masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan, terutama ketika harus menjalani pengobatan.
Yusef mengimbau masyarakat yang mengalami persoalan status kepesertaan, tunggakan iuran, maupun kendala pelayanan agar segera mencari informasi melalui kanal resmi BPJS Kesehatan. Langkah tersebut diperlukan untuk mengetahui penyebab masalah dan menentukan mekanisme penyelesaiannya.
Melalui reses tersebut, Supa’ad berharap persoalan kepesertaan BPJS Kesehatan tidak berhenti pada penyampaian keluhan. Ia mendorong adanya tindak lanjut dari pihak terkait agar masyarakat, khususnya kelompok kurang mampu, tetap memperoleh kepastian perlindungan kesehatan. (adv)
