TANJUNG SELOR – Tidak semua aspirasi masyarakat Kalimantan Utara (Kaltara) bisa direalisasikan pada 2027. Keterbatasan kemampuan keuangan daerah memaksa pemerintah provinsi lebih selektif menentukan program pembangunan yang harus didahulukan.
Wakil Ketua I DPRD Kaltara, H. Muhammad Nasir, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara menyusun skala prioritas secara cermat dalam menghadapi tahun anggaran 2027. Setiap usulan masyarakat harus dipetakan berdasarkan tingkat urgensi, manfaat, serta kemampuan anggaran yang tersedia.
Menurut Nasir, pemerintah tidak bisa memaksakan seluruh aspirasi untuk direalisasikan secara bersamaan ketika ruang fiskal daerah terbatas. Karena itu, program yang dipilih harus benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Seluruh aspirasi masyarakat tentu menjadi perhatian kami. Namun, dengan kondisi keuangan daerah yang terbatas, perlu ada pemetaan usulan berdasarkan tingkat urgensi, manfaat, serta kemampuan anggaran yang tersedia,” ujar Nasir.
Ia menegaskan, penentuan prioritas bukan berarti mengabaikan aspirasi masyarakat. Langkah tersebut justru diperlukan agar anggaran yang tersedia tidak tersebar ke terlalu banyak program, sementara kebutuhan yang lebih mendesak belum tertangani.
Nasir juga mengingatkan Pemprov Kaltara agar memperhatikan batas kewenangan dalam menyusun program pembangunan. Sebab, tidak semua persoalan yang disampaikan masyarakat menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi.
“Setiap usulan harus dilihat kewenangannya. Jangan sampai program yang direncanakan justru tidak sesuai dengan tanggung jawab pemerintah provinsi. Koordinasi dengan kabupaten dan kota juga penting agar kebutuhan masyarakat tetap mendapatkan tindak lanjut,” tegasnya.
Menurutnya, keterbatasan fiskal tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan pelayanan publik maupun pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Pemerintah harus memastikan setiap program yang masuk dalam perencanaan memiliki sasaran jelas dan manfaat yang terukur.
Ketepatan menentukan prioritas akan menjadi faktor penting agar pembangunan Kaltara tetap berjalan pada 2027. Dengan anggaran yang terbatas, pemerintah dituntut lebih selektif sehingga belanja daerah benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat. (adv)










