Saddam Husein: Relokasi Permukiman Kumuh Harus Jadi Pilihan Terakhir

NUNUKAN – Penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Nunukan tidak boleh berujung pada pemindahan warga tanpa memperhitungkan keberlangsungan mata pencaharian mereka. Relokasi harus menjadi pilihan terakhir, terutama bagi masyarakat yang selama ini bermukim di kawasan pesisir dan permukiman di atas air.

Penegasan itu disampaikan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Nunukan, Saddam Husein, dalam pandangan umum fraksinya terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usulan pemerintah daerah, Selasa (17/11).

Saddam menilai, karakteristik permukiman di Nunukan membutuhkan pendekatan khusus dalam penanganan kawasan kumuh. Sebab, sebagian masyarakat yang tinggal di kawasan tepi air menggantungkan kehidupan ekonomi dari aktivitas perikanan, termasuk sebagai nelayan dan petani rumput laut.

Menurutnya, pemerintah daerah tidak cukup hanya mempertimbangkan aspek penataan lingkungan ketika menentukan kebijakan penanganan permukiman kumuh. Dampak sosial dan ekonomi terhadap warga juga harus menjadi pertimbangan utama.

“Dalam Raperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, terdapat tiga pola penanganan, yakni pemugaran, peremajaan, dan pemukiman kembali atau relokasi,” kata Saddam membacakan pandangan fraksinya dalam rapat paripurna ke 9 masa persidangan I 2026-2027 yang digelar di ruang paripurna DPRD Nunukan, Selasa (17/11/2026) malam.

Fraksi PDI Perjuangan, lanjutnya, menekankan agar pilihan relokasi tidak menjadi jalan pintas dalam menyelesaikan persoalan kawasan kumuh.

Apabila relokasi terpaksa dilakukan, pemerintah daerah diminta menjamin ketersediaan lahan pengganti yang layak serta memastikan warga tetap memiliki akses terhadap sumber penghidupan mereka.

“Pemerintah daerah wajib menjamin ketersediaan lahan pengganti yang layak, akses terhadap mata pencaharian warga, serta mengedepankan dialog partisipatif tanpa tindakan represif,” tegasnya.

Saddam juga mengingatkan agar penegakan larangan pembangunan permukiman di kawasan sempadan sungai, sempadan pantai, kawasan lindung gambut, hutan lindung, dan ekosistem mangrove dilakukan secara konsisten.

Penegakan aturan tersebut, menurut fraksinya, tidak boleh hanya menyasar masyarakat, tetapi juga harus berlaku terhadap korporasi maupun pengembang besar.

“Bagi warga yang telah bermukim secara turun-temurun di kawasan tersebut, pemerintah harus menyiapkan solusi relokasi yang manusiawi,” sarannya.

Fraksi PDI Perjuangan pada prinsipnya mendukung pembahasan Raperda penanganan kawasan kumuh. Namun, Saddam menegaskan regulasi tersebut harus benar-benar melindungi masyarakat dan tidak sekadar menjadi aturan administratif tanpa solusi konkret di lapangan. (adv)