NUNUKAN – Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) DPRD Kabupaten Nunukan menyoroti kewajiban pengembang perumahan dalam menyediakan fasilitas umum dan sosial. Pengawasan ketat dinilai diperlukan agar pembangunan perumahan tidak justru melahirkan kawasan kumuh baru.
Hal tersebut disampaikan Tri Wahyuni saat membacakan pandangan umum Fraksi Hanura terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usulan Pemerintah Kabupaten Nunukan, yakni Raperda tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) serta Raperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
Dalam pandangannya, Hanura menilai kewajiban pengembang perumahan komersial, termasuk penyediaan hunian berimbang dan prasarana, sarana, serta utilitas umum (PSU), harus diawasi secara serius.
“Pengawasan ketat terhadap kewajiban pengembang dan praktik spekulasi lahan. Kewajiban penyediaan hunian berimbang serta larangan keras alih fungsi prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) maupun penjualan kaveling tanah matang tanpa rumah harus disertai sanksi administratif hingga pencabutan izin yang tegas,” kata Tri Wahyuni dalam rapat paripurna ke 9 masa persidangan I 2026-2027 yang digelar di ruang paripurna DPRD Nunukan, Selasa (17/11/2026) malam.
Menurutnya, pemerintah harus mencegah munculnya kawasan perumahan yang dibangun tanpa kelengkapan fasilitas dasar. Kondisi tersebut dikhawatirkan justru menciptakan permukiman kumuh baru yang menjadi beban pemerintah daerah.
“Kita harus mencegah munculnya kawasan perumahan baru yang setengah jadi tanpa drainase, jalan lingkungan, pengelolaan sampah, dan proteksi kebakaran yang pada akhirnya justru melahirkan kantong-kantong kumuh baru yang membebani APBD Kabupaten Nunukan,” tegasnya.
Selain persoalan pengembang, Fraksi Hanura juga mengingatkan agar penanganan kawasan kumuh melalui pemugaran, peremajaan maupun relokasi tidak menimbulkan persoalan sosial di tengah masyarakat.
Tri menilai, kebijakan relokasi harus memperhatikan keberlangsungan hidup warga, terutama masyarakat nelayan dan pesisir yang menggantungkan mata pencaharian pada akses laut maupun sungai.
“Relokasi wajib dibarengi dengan skema pemulihan ekonomi dan kepastian hunian pengganti yang layak, bukan sekadar memindahkan masalah kekumuhan dari satu titik ke titik lainnya,” ujarnya.
Fraksi Hanura berharap kedua Raperda tersebut tidak sekadar menjadi dokumen administratif, tetapi mampu menjadi landasan pengendalian pembangunan perumahan sekaligus menjamin masyarakat mendapatkan lingkungan hunian yang layak dan bermartabat. (adv)
