Data Kawasan Kumuh Nunukan Selisih 12,5 Hektare, NasDem Minta Pemkab Beri Penjelasan

NUNUKAN – Ketidaksesuaian data luas kawasan kumuh menjadi sorotan Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Nunukan. Dalam dokumen naskah akademik, luas kawasan kumuh tercatat 170,37 hektare. Namun, hasil penjumlahan luasan 11 lokasi yang tercantum dalam tabel hanya mencapai 157,87 hektare.

Terdapat selisih 12,50 hektare yang hingga kini diminta untuk dijelaskan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan.

Persoalan tersebut disampaikan Fraksi NasDem yang disampaikan Andi Fajrul Syam dalam pandangan umum terhadap dua rancangan peraturan daerah (Ranperda), yakni Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) serta Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

“NasDem menilai ketepatan data menjadi hal mendasar sebelum pemerintah menetapkan lokasi prioritas, target penanganan, hingga kebutuhan anggaran,” kata Andi Fajrul Syam dalam rapat paripurna ke 9 masa persidangan I 2026-2027 yang digelar di ruang paripurna DPRD Nunukan, Selasa (17/11/2026) malam.

Dalam pandangan fraksinya, NasDem juga menemukan perbedaan data luasan kawasan kumuh di Kelurahan Mansapa. Berdasarkan surat keputusan (SK) tahun 2020, luas kawasan tersebut tercatat 5,90 hektare. Sementara dalam dokumen Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) tahun yang sama, luasnya hanya 4,50 hektare.

“Selain itu, terdapat tiga lokasi yang tercantum dalam SK, tetapi kolom RPLP-nya kosong, yakni Aji Kuning, Sei Pancang, dan Sei Nyamuk. Ketiga lokasi tersebut memiliki total luasan 105,48 hektare berdasarkan angka per lokasi dalam tabel naskah akademik,” jelasnya.

Fraksi NasDem meminta Pemkab Nunukan mencocokkan seluruh data tersebut dengan lampiran peta SK dan hasil survei terbaru. Pemerintah juga diminta menjelaskan apakah perbedaan luasan terjadi karena ada lokasi yang belum tercantum, perubahan batas kawasan, atau kesalahan pencatatan.

Sorotan lainnya muncul pada dokumen Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Tahun 2025. Dokumen tersebut masih merujuk SK Bupati Nomor 188.45/305/V/2021 dengan luas kawasan kumuh 170,37 hektare, tetapi mencatat luas 151,99 hektare pada 2022.

NasDem meminta pemerintah menjelaskan dasar perubahan luasan tersebut. Termasuk memisahkan pengurangan kawasan yang benar-benar terjadi karena perbaikan kualitas lingkungan dengan perubahan akibat penyesuaian batas wilayah atau hasil pendataan.

Untuk memastikan kejelasan data, Fraksi NasDem meminta Bappeda bersama perangkat daerah bidang perumahan menyandingkan tiga komponen dalam satu basis data. Yakni luas berdasarkan keputusan penetapan, luas hasil pengukuran terakhir, serta penjelasan perubahan dan pekerjaan yang telah dilakukan.

“Data tersebut juga harus dilengkapi jumlah keluarga terdampak, tanggal verifikasi, hasil penilaian tujuh indikator kekumuhan, serta petugas yang bertanggung jawab,” ujar Fajrul.

Tujuh indikator yang dimaksud meliputi kondisi bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, persampahan, dan proteksi kebakaran.

Menurut NasDem, data yang akurat diperlukan agar penentuan prioritas penanganan tidak sekadar berdasarkan luas kawasan, tetapi juga mempertimbangkan risiko yang dihadapi masyarakat dan kesenjangan pelayanan dasar.

Terlebih, penanganan kawasan kumuh tidak selalu harus dilakukan dengan pembangunan fisik. Pemerintah perlu menentukan apakah suatu lokasi lebih tepat ditangani melalui pemugaran, peremajaan, atau pemukiman kembali berdasarkan kondisi lapangan, status penguasaan tanah, dan risiko bencana.

NasDem juga mengingatkan agar pembangunan infrastruktur tidak dilakukan tanpa memperhatikan persoalan mendasar. Misalnya, pengaspalan jalan di kawasan dengan drainase tersumbat berpotensi membuat kerusakan jalan kembali terjadi. Begitu pula pembangunan sarana air minum tanpa kepastian sumber air baku dan pengelola.

Dalam pandangan akhirnya, Fraksi NasDem menyatakan kedua Ranperda tersebut dapat dilanjutkan ke tahap pembahasan. Namun, persetujuan akhir akan ditentukan setelah pemerintah daerah menyerahkan jawaban dan data yang dapat diuji.

NasDem menginginkan regulasi yang disusun tidak berhenti pada penetapan program, tetapi juga menjamin ketepatan sasaran, kepastian pembiayaan, serta perlindungan masyarakat yang terdampak penataan kawasan permukiman. (adv)