NUNUKAN – Usulan bantuan pemasangan sambungan listrik gratis bagi masyarakat Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, telah disampaikan ke pemerintah pusat. Namun, kepastian realisasinya masih bergantung pada proses verifikasi dan ketersediaan anggaran untuk program 2027.
Persoalan tersebut kembali mencuat saat reses Anggota DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Nasir, di Kecamatan Sebatik.
Sejumlah warga mempertanyakan perkembangan usulan bantuan pemasangan kWh meter yang sebelumnya telah didata melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltara.
Warga yang telah menyerahkan data calon penerima kini masih menunggu kepastian tindak lanjut. Sebab, masuknya usulan ke pemerintah pusat belum menjamin bantuan tersebut disetujui dan direalisasikan.
Menanggapi hal itu, Nasir mengatakan, Dinas ESDM Kaltara telah menyampaikan data usulan masyarakat kepada pemerintah pusat. Langkah selanjutnya adalah memastikan usulan tersebut mendapat perhatian dan dukungan anggaran.
“Alhamdulillah, berdasarkan informasi yang ada, Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Utara sudah memasukkan data usulan bantuan pemasangan listrik gratis ke pemerintah pusat. Jadi, sekarang tugas kita adalah mengawal secara ketat agar usulan tersebut mendapatkan perhatian, dukungan program, dan alokasi anggaran sehingga harapan kita pada tahun 2027 bisa direalisasikan,” ujar Nasir.
Anggota Komisi II DPRD Kaltara itu mengingatkan, penyampaian data bukan berarti seluruh calon penerima otomatis mendapatkan bantuan. Masih ada tahapan verifikasi, penentuan penerima, serta penyesuaian dengan kebijakan dan kemampuan anggaran pemerintah pusat.
Karena itu, ia meminta pemerintah provinsi tidak berhenti pada tahap pengajuan. Komunikasi dengan kementerian terkait perlu terus dilakukan untuk mengetahui perkembangan, termasuk kendala yang berpotensi menghambat realisasi program.
“Jangan sampai data sudah masuk ke pusat, tetapi tidak kita kawal perkembangannya. Harus ada komunikasi aktif antara pemerintah provinsi dengan kementerian terkait. Kita ingin mengetahui sejauh mana prosesnya, apa kendalanya, dan langkah apa yang masih harus dipenuhi agar usulan tersebut bisa mendapatkan persetujuan,” tegasnya.
Menurut Nasir, bantuan pemasangan sambungan listrik gratis memiliki arti penting bagi keluarga berpenghasilan rendah. Biaya awal pemasangan menjadi salah satu kendala bagi sebagian masyarakat untuk mendapatkan sambungan listrik secara mandiri.
Padahal, listrik tidak hanya dibutuhkan untuk penerangan rumah. Ketersediaannya juga menunjang kegiatan belajar anak, aktivitas rumah tangga, hingga pengembangan usaha produktif masyarakat.
Ia berharap program tersebut mendapat perhatian pemerintah pusat, terutama untuk masyarakat di wilayah perbatasan yang masih membutuhkan peningkatan akses pelayanan dasar.
Selain persoalan listrik, dalam reses yang dihadiri lebih dari 100 peserta itu, warga juga menyampaikan sejumlah kebutuhan lain. Mulai dari pembangunan jalan kebun dan jalan usaha tani, bantuan permodalan UMKM, sarana produksi nelayan, fasilitas pendidikan, hingga bantuan rumah ibadah.
Para petani, misalnya, berharap peningkatan akses jalan menuju kawasan pertanian dan perkebunan agar pengangkutan hasil produksi lebih mudah dan biaya angkut dapat ditekan.
Sementara itu, pelaku UMKM dan kelompok nelayan mengharapkan dukungan permodalan serta sarana prasarana untuk meningkatkan produktivitas usaha. Nasir menilai bantuan pemerintah perlu disertai pendampingan agar manfaatnya berkelanjutan.
Aspirasi lain yang disorot warga adalah keterbatasan beasiswa Pemerintah Provinsi Kaltara. Selain jumlah bantuan yang dinilai belum sebanding dengan kebutuhan, masyarakat juga mengeluhkan minimnya informasi mengenai jadwal dan persyaratan pendaftaran.
Nasir meminta pemerintah memperkuat sosialisasi agar pelajar dan mahasiswa di wilayah perbatasan tidak kehilangan kesempatan memperoleh bantuan pendidikan hanya karena keterbatasan informasi.
Reses di Sebatik tersebut sekaligus menjadi titik kelima sekaligus penutup rangkaian kegiatan Nasir di Kabupaten Nunukan.
Sebelumnya, ia telah menyerap aspirasi masyarakat di Kelurahan Selisun, Jalan Angkasa Kelurahan Nunukan Timur, Jalan Antasari, dan Desa Liang Bunyu, Kecamatan Sebatik Barat.
Nasir mengakui tidak seluruh aspirasi masyarakat dapat direalisasikan dalam waktu dekat. Selain keterbatasan kemampuan keuangan daerah, pelaksanaannya juga harus disesuaikan dengan pembagian kewenangan pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat.
Khusus bantuan listrik gratis, ia menegaskan perjuangan belum selesai meski data masyarakat telah disampaikan ke pemerintah pusat.
“Reses boleh selesai, tetapi perjuangan aspirasi masyarakat tidak boleh berhenti. Insyaallah, kita akan terus mengawal dan memperjuangkan setiap harapan masyarakat sesuai kewenangan dan kemampuan yang ada,” pungkasnya. (adv)
