NUNUKAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nunukan kembali menggelar rapat paripurna penyampaian pengantar nota keuangan Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 di ruang paripurna DPRD Nunukan, Senin (24/11/2025).
APBD disusun berdasarkan RKPD 2026 dan RPJMD 2025-2029, dengan enam program prioritas. Yakni, penurunan kemiskinan, peningkatan SDM, infrastruktur dasar, akses pangan, tangguh bencana, dan reformasi birokrasi.
Angka-angka menunjukkan pendapatan daerah sebesar Rp1,79 triliun (turun 4 persen atau Rp76,9 miliar), belanja Rp1,9 triliun (turun 7,03 persen atau Rp150 miliar), dan penerimaan pembiayaan Rp198 miliar (naik 32,29 persen atau Rp 22 miliar) dari SILPA dan sisa anggaran.
Bupati Nunukan H. Irwan Sabri menyampaikan, APBD 2026 ini belum termasuk bantuan provinsi, sehingga akan ada penyesuaian nanti. Alokasi pendidikan minimal 20 persen untuk SPM, sedangkan kesehatan difokuskan akses layanan dan BPJS. “APBD nantinya akan menjadi dasar pengelolaan keuangan daerah,” pungkasnya. (bed)
