NUNUKAN – Kekecewaan mendalam dirasakan warga perbatasan RI-Malaysia di Sebatik, Nunukan, Kalimantan Utara. Usai kunjungan rombongan Komisi II DPR RI dan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya, ke Pelabuhan Lintas Batas Negara (PLBN) Sebatik pada Sabtu (4/10/2025), warga langsung menggelar aksi demonstrasi. Mereka menilai PLBN yang dibangun dengan anggaran lebih dari Rp 200 miliar itu hanya menjadi bangunan mubazir.
Koordinator aksi, Dedy Kamsidi, dengan tegas menyatakan sikap untuk menutup sementara PLBN Sebatik sampai ada kepastian waktu pengoperasiannya. “Kami sangat kecewa dengan sikap para pejabat Negara, khususnya Komisi 2 DPR RI yang katanya reses, namun tak memberi waktu cukup bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya,” ujarnya lantang.
Dedy menambahkan, anggota DPRD Nunukan yang mendampingi kunjungan pun diberi waktu terbatas, sehingga aspirasi masyarakat tidak tersampaikan sepenuhnya. “Berapa banyak pejabat datang silih berganti, namun PLBN Sebatik masih tetap tak berfungsi. Mereka hanya menghamburkan anggaran Negara saja,” tegasnya.
Para pendemo memahami bahwa berfungsinya PLBN membutuhkan kesepakatan antara Indonesia dan Malaysia. Namun, mereka menuntut penjelasan konkret dari para pejabat terkait upaya diplomasi yang telah dilakukan. “Kalau mangkrak terus, kita pertanyakan Tim Perencanaannya, apakah memang dibangun untuk pajangan. Dan kalau tak mampu berdiplomasi, sadar diri, mundur dari jabatannya,” kata Dedy dengan nada tinggi.
Aksi demonstrasi ini turut didampingi oleh lima anggota DPRD Nunukan Dapil Sebatik, yaitu Andi Muliyono, Hamsing, Firman, Ramsah, dan Nadia. Ketua Komisi 1 DPRD Nunukan, Andi Muliyono, juga menyampaikan kekecewaannya atas sikap para pejabat yang dianggap tidak serius menjaring aspirasi masyarakat.
“Namanya reses itu menjaring aspirasi masyarakat sebanyak-banyaknya. Yang terjadi semua serba dibatasi,” ungkap Andi. Ia menambahkan bahwa DPRD Nunukan merasa kesulitan memberikan penjelasan logis kepada masyarakat Sebatik terkait pengoperasian PLBN.
DPRD Nunukan juga mengaku telah mengajukan persoalan ini ke Kantor Staf Presiden (KSP), namun belum mendapat tanggapan. “Masyarakat butuh penjelasan apakah pemerintah pusat sudah melakukan lobi-lobi dengan Malaysia. Ini kan tidak ada penjelasan apapun sampai hari ini,” imbuhnya.
PLBN Sebatik dibangun sejak tahun 2020 dengan anggaran sekitar Rp 248 miliar. Tujuan pembangunannya adalah untuk menjadi motor penggerak perekonomian kawasan perbatasan serta memperkuat pengawasan dan keamanan negara. Namun, hingga kini, harapan tersebut belum terwujud. (bed)
