TANJUNG SELOR – Panitia Khusus (Pansus) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dalam waktu dekat akan memanggil empat pengelola kawasan Proyek Strategis Nasional (PSN) Tanah Kuning–Mangkupadi guna membahas persoalan permukiman warga yang hingga kini masih berada dalam kawasan industri PSN.
Langkah tersebut dilakukan untuk mencari solusi terbaik terkait kepastian tata ruang dan perlindungan hak masyarakat yang telah lama bermukim di kawasan tersebut.
Sekretaris Pansus RTRW DPRD Kaltara, Muhammad Nasir, S.Pi.menegaskan, DPRD ingin memastikan pembangunan kawasan industri tetap berjalan tanpa mengabaikan hak-hak masyarakat lokal.
“Kami di Pansus RTRW berencana memanggil empat pengelola PSN untuk duduk bersama membahas persoalan permukiman masyarakat yang hingga saat ini masih masuk dalam kawasan industri PSN. Ini penting agar ada kejelasan dan solusi yang adil,” ujar Muhammad Nasir.
Menurutnya, DPRD Kaltara mendukung investasi dan percepatan pembangunan di Kalimantan Utara. Namun di sisi lain, pemerintah juga harus memastikan masyarakat tidak menjadi pihak yang dirugikan akibat perubahan tata ruang dan pengembangan kawasan strategis nasional.
Ia menilai persoalan tersebut harus diselesaikan melalui komunikasi terbuka dan negosiasi yang konstruktif antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat agar tidak menimbulkan konflik berkepanjangan.
“Kami ingin pembangunan tetap berjalan, investasi tetap tumbuh, tetapi masyarakat juga harus mendapatkan perlindungan dan kepastian. Jangan sampai masyarakat yang sudah lama tinggal di sana justru merasa terpinggirkan,” katanya.
Muhammad Nasir menambahkan, Pansus RTRW DPRD Kaltara terus menyempurnakan substansi Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) agar mampu menjawab berbagai persoalan di lapangan, termasuk potensi tumpang tindih antara kawasan industri dan permukiman warga.
Ia berharap pertemuan bersama para pengelola PSN nantinya dapat menghasilkan solusi konkret yang berpihak pada kepentingan masyarakat dan daerah tanpa menghambat agenda pembangunan nasional.
“RTRW harus menjadi instrumen yang memberi kepastian bagi semua pihak, baik masyarakat, pemerintah maupun investor. Karena itu kami ingin semua persoalan dibahas secara terbuka dan diselesaikan bersama,” tutupnya. (adv)
