TANJUNG SELOR – Perbedaan alamat Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan lokasi usaha membuat sebagian nelayan dan petambak di Kalimantan Utara (Kaltara) kesulitan mengakses bantuan pemerintah. Persoalan batas administrasi ini dinilai perlu segera diselesaikan agar masyarakat tidak dirugikan oleh perbedaan kewenangan antardaerah.
Anggota DPRD Kaltara, Supa’ad Hadianto, menyoroti persoalan tersebut dalam rapat koordinasi bersama Tim Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah 4 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Selasa (17/11/2026).
Ia mencontohkan, masyarakat yang memiliki KTP Kota Tarakan, tetapi lokasi tambak atau tempat usahanya secara geografis berada di Kabupaten Bulungan.
Kondisi tersebut berpotensi menyulitkan masyarakat ketika mengakses bantuan sarana dan prasarana usaha dari pemerintah daerah. Sebab, perbedaan wilayah administrasi kerap menjadi persoalan dalam menentukan kewenangan penyaluran bantuan.
Menurut Supa’ad, persoalan administrasi kependudukan semestinya tidak menjadi penghalang bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pemerintah, terutama bagi mereka yang menggantungkan penghidupan dari sektor perikanan dan pertambakan.
“Karena itu, diperlukan sinkronisasi kebijakan agar perbedaan administrasi wilayah tidak menjadi penghambat pelayanan,” tegasnya.
Ia meminta pemerintah daerah membangun kesamaan pemahaman dan koordinasi agar tersedia mekanisme yang jelas dalam menangani masyarakat dengan aktivitas ekonomi lintas wilayah.
Dengan begitu, bantuan dapat disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan tanpa mengabaikan ketentuan maupun batas kewenangan masing-masing daerah.
Di sisi lain, Tim Korsup KPK RI mengingatkan agar penyelesaian persoalan lintas kewenangan tetap memperhatikan ketentuan hukum dan prinsip akuntabilitas pemerintahan.
Terlebih, penyaluran bantuan dan penggunaan anggaran negara harus dilakukan sesuai aturan. Sejumlah aspek yang perlu diperhatikan antara lain potensi perbuatan melawan hukum, kerugian keuangan negara, hingga unsur kesengajaan atau niat jahat (mens rea) dalam tindak pidana korupsi.
Sebagai salah satu upaya mengatasi persoalan lintas kewenangan, KPK mendorong penguatan koordinasi formal antarpemerintah daerah. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) juga dapat dimanfaatkan sebagai ruang menyelaraskan program dan kebutuhan masyarakat.
DPRD Kaltara berharap koordinasi tersebut tidak berhenti pada pembahasan, tetapi menghasilkan mekanisme penyelesaian yang konkret.
Sebab, nelayan dan petambak yang menjalankan usaha di wilayah berbeda dari alamat administrasi kependudukannya tetap membutuhkan kepastian pelayanan dan akses terhadap program bantuan pemerintah. (adv)















