NUNUKAN – Penantian lebih dari 13 tahun tak kunjung berujung kepastian. Sebanyak 230 kepala keluarga (KK) warga transmigrasi SP5 Sebakis, Kecamaan Nunukan, Kabupaten Nunukan, akhirnya menempuh jalur hukum untuk menuntut realisasi lahan usaha yang dijanjikan pemerintah sejak awal penempatan pada 2013.
Melalui kuasa hukum dari Arindama Law Firm, warga mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Nunukan atas dugaan wanprestasi atau ingkar janji terkait pemenuhan hak transmigran, khususnya Lahan Usaha 1 (LU1) dan Lahan Usaha 2 (LU2).
Langkah hukum tersebut ditempuh setelah berbagai upaya meminta pemerintah memenuhi komitmennya tidak membuahkan hasil. Mulai dari negosiasi, koordinasi dengan instansi terkait hingga menyampaikan persoalan kepada pemerintah daerah dan kementerian.
Erwin Aryanto, perwakilan warga mengatakan, gugatan menjadi upaya lanjutan untuk memperjuangkan hak yang seharusnya diterima sejak awal mengikuti program transmigrasi.
“Kami warga SP5 datang ke pengadilan ini untuk memperjuangkan hak-hak yang mestinya kami dapatkan. Kami sudah melakukan berbagai cara dan upaya, mulai dari negosiasi dan sebagainya, tetapi belum mendapatkan hasil,” ujarnya.
Sebanyak 230 KK tersebut berasal dari sejumlah daerah di Indonesia, di antaranya Banjarnegara, Karanganyar, Pasuruan, Banten, Klaten, dan Banyumas. Mereka ditempatkan di SP5 Sebakis pada 2013 dengan sejumlah janji penyediaan lahan.
Iwan Setiyawan, warga lainnya menambahkan, setiap keluarga dijanjikan lahan pekarangan seluas seperempat hektare, LU1 seluas 0,75 hektare, serta lahan plasma seluas 2 hektare.
Namun, hingga kini warga mengaku baru menerima lahan pekarangan untuk tempat tinggal. Sementara lahan usaha yang diharapkan menjadi sumber penghidupan keluarga belum terealisasi.
“Selama 13 tahun lebih kami menunggu dengan penuh kesabaran. Realisasinya belum ada. Kami bukan menuntut hak yang lain-lain, kami hanya memperjuangkan apa yang memang menjadi hak warga transmigrasi,” kata Iwan.
Selama masa penantian itu, warga telah mendatangi Dinas Transmigrasi, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, DPRD hingga Kementerian Transmigrasi di Jakarta sebanyak dua kali. Namun, berbagai upaya tersebut belum memberikan kepastian.
Persoalan lahan ini juga berdampak langsung terhadap kondisi ekonomi keluarga transmigran. Kuasa hukum warga, Ega Surya Pradana mengungkapkan, sebagian warga terpaksa bekerja serabutan karena tidak memiliki lahan usaha sebagaimana dijanjikan.
Ada yang menjadi buruh harian di perusahaan, buruh bangunan hingga berdagang. Kondisi tersebut turut memengaruhi kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak mereka.
“Ini sudah 13 tahun. Mereka seharusnya mendapatkan kehidupan yang layak. Bagaimana mereka bisa menyekolahkan anak-anak kalau untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja harus bekerja serabutan?” ujarnya.
Bahkan, menurut Ega, sebagian warga telah meninggal dunia sebelum persoalan pemenuhan hak tersebut mendapatkan penyelesaian.
Selain lahan usaha, warga juga menghadapi keterbatasan fasilitas dasar di kawasan transmigrasi. Fasilitas pendidikan disebut masih minim, termasuk sekolah yang hanya memiliki satu guru. Warga juga mengeluhkan belum tersedianya listrik dan air serta sulitnya akses jaringan komunikasi.
Sementara itu, kuasa hukum warga lainnya, Goklat Tambunan menegaskan, gugatan tersebut memiliki dasar hukum dan dokumen pendukung. Di antaranya Kesepakatan Kerja Sama Antardaerah (KSAD), surat keputusan terakhir tahun 2020, serta Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian.
Menurutnya, dokumen tersebut memuat dasar pemenuhan lahan usaha yang menjadi hak warga. Karena itu, pihaknya menilai terdapat kewajiban yang belum dilaksanakan sebagaimana mestinya.
“Perjuangan warga ini ada landasannya. Dalam dokumen KSAD sudah disebutkan mengenai lahan usaha yang seharusnya mereka dapatkan. Karena itu, kami mengajukan gugatan atas dasar wanprestasi atau ingkar janji,” jelasnya.
Sebelum menempuh jalur hukum, warga juga telah mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) bersama DPRD dan menyampaikan persoalan tersebut hingga ke tingkat kementerian. Bahkan, pada 2025, Direktur Jenderal Transmigrasi disebut telah datang langsung untuk melihat kondisi di lokasi.
Namun, kunjungan tersebut belum diikuti realisasi lahan usaha yang menjadi tuntutan warga. Melalui gugatan ini, warga berharap pemerintah segera memberikan kepastian dan memenuhi komitmen yang telah disampaikan sejak awal penempatan. Setelah lebih dari satu dekade menunggu, mereka tidak lagi sekadar meminta penjelasan, tetapi menginginkan hak atas lahan usaha benar-benar direalisasikan.
“Kami tidak muluk-muluk. Kami hanya ingin mendapatkan apa yang menjadi hak kami sesuai janji pemerintah. Kami sudah terlalu lama menunggu,” ujar perwakilan warga. (bed)















