TANJUNG SELOR – Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) masih harus mengejar realisasi penyerapan anggaran menjelang akhir 2026. Hingga pertengahan November, serapan anggaran baru mencapai 73,6 persen. Sementara target yang dipatok minimal 80 persen, dengan harapan bisa menembus 90 persen.
Sekretaris DPRD Kaltara, H. Mohammad Pandi mengatakan, pihaknya optimistis target tersebut dapat tercapai. Sejumlah agenda kerja kedewanan masih berlangsung dan akan terus didorong agar terlaksana sesuai perencanaan.
“Target kita bisa di atas 80 atau 90 persen. Hal ini sejalan dengan rencana kerja DPRD Kaltara tahun 2026,” kata Pandi, Rabu (18/11/2026).
Meski demikian, capaian tersebut masih membutuhkan tambahan realisasi setidaknya 6,4 poin persentase untuk mencapai target minimal 80 persen. Sementara untuk menembus 90 persen, serapan anggaran harus meningkat 16,4 poin persentase dalam waktu tersisa hingga akhir tahun.
Pandi berharap realisasi tahun ini dapat menyamai capaian 2025 yang mampu melampaui 90 persen. Menurutnya, fasilitas pendukung dan berbagai kegiatan kedewanan sejauh ini telah berjalan optimal.
“Kami berharap sama dengan serapan tahun kemarin yang pencapaiannya juga di atas 90 persen,” ujarnya.
Dia menjelaskan, anggaran Sekretariat DPRD Kaltara sebagian besar dialokasikan untuk belanja pegawai, termasuk pemenuhan hak finansial berupa gaji dan tunjangan anggota DPRD.
Selain itu, anggaran digunakan untuk mendukung kegiatan kedewanan, seperti reses anggota dewan, sosialisasi peraturan daerah (sosper), hingga pelaksanaan tugas panitia khusus (pansus).
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan DPRD. Dengan waktu yang tersisa, Sekretariat DPRD Kaltara akan memastikan agenda yang telah masuk dalam perencanaan dapat diselesaikan. Peningkatan serapan anggaran diharapkan berjalan seiring dengan terlaksananya seluruh program dan kebutuhan operasional lembaga.
Namun, capaian akhir tahun nantinya tidak hanya dilihat dari persentase anggaran yang terserap, tetapi juga sejauh mana belanja tersebut mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kaltara. (adv)









