TANJUNG SELOR – Akses permodalan, kemudahan perizinan, hingga perlindungan hukum menjadi sejumlah substansi yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).
DPRD Kaltara melalui Panitia Khusus (Pansus) II kini mematangkan pembahasan regulasi tersebut setelah hasil fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) diterbitkan dan diterima untuk ditindaklanjuti bersama Pemerintah Provinsi Kaltara.
Wakil Ketua Pansus II DPRD Kaltara, Muhammad Nasir mengatakan, hasil fasilitasi Kemendagri menjadi tahapan penting untuk membawa Ranperda tersebut menuju persetujuan bersama.
Meski demikian, masih terdapat sejumlah catatan penyempurnaan, baik dari sisi substansi maupun redaksional. Salah satu perhatian utama adalah penegasan batas kewenangan pemerintah daerah agar materi Ranperda tidak tumpang tindih dengan kewenangan pemerintah pusat.
“Alhamdulillah, hasil fasilitasi Kemendagri sudah terbit. Ini menjadi tahapan penting yang membawa Ranperda Koperasi dan Usaha Kecil semakin dekat menuju persetujuan bersama antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara,” ujar Nasir.
Dalam hasil fasilitasi tersebut, sejumlah materi terkait kemudahan bagi koperasi tetap menjadi perhatian. Di antaranya kemudahan perizinan berusaha dan permodalan, pembinaan serta pendampingan pembentukan koperasi, hingga fasilitasi pelaporan hasil pelaksanaan rapat anggota.
Sementara bagi pelaku usaha kecil, Ranperda tersebut memuat pengaturan mengenai pendampingan legalitas usaha, peningkatan akses pembiayaan, bantuan permodalan, penyediaan bahan baku, serta dukungan sarana dan prasarana produksi.
Aspek perlindungan juga menjadi bagian yang diatur, termasuk melalui layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi pelaku usaha kecil.
Nasir menegaskan, substansi tersebut harus mampu diterjemahkan menjadi kebijakan yang memberikan manfaat langsung bagi koperasi dan usaha kecil. Dengan demikian, keberadaan Perda tidak sekadar menambah regulasi, tetapi menjadi landasan pemerintah daerah dalam memperkuat sektor ekonomi masyarakat.
“Poin-poin ini penting karena kita ingin Ranperda yang dihasilkan benar-benar memberikan manfaat bagi koperasi dan pelaku usaha kecil di Kaltara. Regulasi ini diharapkan tidak hanya menjadi aturan di atas kertas, tetapi menjadi landasan bagi pemerintah daerah untuk menghadirkan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan yang lebih nyata,” jelasnya.
Setelah menerima hasil fasilitasi Kemendagri, Pansus II akan menggelar rapat internal untuk mencermati seluruh catatan dan rekomendasi. Hasil pembahasan selanjutnya disampaikan dalam rapat gabungan komisi untuk memperoleh masukan dari anggota DPRD.
Ketua Pansus II DPRD Kaltara, Komarudin, mengatakan, seluruh catatan Kemendagri akan ditelaah secara saksama agar penyempurnaan Ranperda sesuai ketentuan perundang-undangan dan kewenangan pemerintah daerah.
Koordinasi bersama anggota Pansus dan komisi terkait juga diperlukan agar seluruh materi regulasi dapat diselesaikan sebelum dibawa ke rapat paripurna.
DPRD menargetkan Ranperda tersebut dapat dibawa ke rapat paripurna pada 29 November 2026 untuk mendapatkan persetujuan bersama dengan Pemerintah Provinsi Kaltara. Agenda itu direncanakan bersamaan dengan persetujuan RAPBD Tahun Anggaran 2027.
Nasir berharap seluruh tahapan pembahasan dapat diselesaikan sesuai target. Pengesahan Ranperda nantinya diharapkan menjadi salah satu instrumen kebijakan untuk memperluas akses permodalan dan pasar, meningkatkan daya saing, serta memperkuat perlindungan bagi koperasi dan usaha kecil di Kaltara. (adv)
Hasil Fasilitasi Kemendagri atas Ranperda Koperasi dan UMKM Kaltara Terbit, Nasir: Selangkah Lagi Menuju Persetujuan Bersama
TANJUNG SELOR – Proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Kalimantan Utara memasuki tahapan penting. Hasil fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap Ranperda tersebut telah diterbitkan dan diterima untuk ditindaklanjuti oleh DPRD bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
Wakil Ketua Pansus II DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Muhammad Nasir, S.Pi., M.M., menyampaikan bahwa terbitnya hasil fasilitasi Kemendagri menjadi salah satu tahapan penting dalam proses penyelesaian Ranperda tersebut.
“Alhamdulillah, hasil fasilitasi Kemendagri sudah terbit. Ini menjadi tahapan penting yang membawa Ranperda Koperasi dan Usaha Kecil semakin dekat menuju persetujuan bersama antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara,” ujar Nasir.
Menurut Nasir, terdapat sejumlah catatan penyempurnaan dari Kemendagri, baik dari sisi substansi maupun redaksional. Salah satu hal penting adalah penegasan mengenai kewenangan pemerintah daerah agar materi Ranperda tidak tumpang tindih dengan kewenangan pemerintah pusat.
Selain itu, beberapa substansi yang menjadi perhatian dalam hasil fasilitasi antara lain pengaturan kemudahan bagi koperasi, seperti kemudahan perizinan berusaha dan permodalan, pembinaan serta pendampingan pembentukan koperasi, hingga fasilitasi pelaporan hasil pelaksanaan rapat anggota.
Untuk usaha kecil, materi yang tetap menjadi perhatian mencakup pendampingan legalitas usaha, peningkatan akses pembiayaan, bantuan permodalan, penyediaan bahan baku, dukungan sarana dan prasarana produksi, serta perlindungan melalui layanan bantuan dan pendampingan hukum.
“Poin-poin ini penting karena kita ingin Ranperda yang dihasilkan benar-benar memberikan manfaat bagi koperasi dan pelaku usaha kecil di Kaltara. Regulasi ini diharapkan tidak hanya menjadi aturan di atas kertas, tetapi menjadi landasan bagi pemerintah daerah untuk menghadirkan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan yang lebih nyata,” jelasnya.
Nasir menambahkan, setelah menerima hasil fasilitasi tersebut, Pansus II akan segera menggelar rapat internal untuk membahas dan mencermati seluruh catatan serta rekomendasi dari Kemendagri. Selanjutnya, hasil pembahasan Pansus akan disampaikan dalam rapat gabungan komisi guna memperoleh masukan dan tanggapan dari seluruh anggota komisi DPRD.
Tahapan berikutnya adalah membawa Ranperda tersebut ke rapat paripurna untuk mendapatkan persetujuan bersama antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
“Kami berharap seluruh tahapan dapat berjalan lancar. Targetnya, pada 29 November 2026 mendatang Ranperda ini sudah dapat dibawa ke rapat paripurna untuk persetujuan bersama, bersamaan dengan agenda persetujuan RAPBD Tahun Anggaran 2027. Tentu ini tetap bergantung pada penyelesaian seluruh tahapan dan pembahasan yang diperlukan,” ungkap Nasir.
Sementara itu, Ketua Pansus II DPRD Provinsi Kalimantan! Utara, Komarudin, S.Kom., M.H., menyampaikan bahwa Pansus akan mencermati seluruh hasil fasilitasi Kemendagri secara saksama agar penyempurnaan Ranperda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kewenangan pemerintah daerah.
Menurutnya, koordinasi dan pembahasan bersama seluruh anggota Pansus serta komisi terkait menjadi bagian penting untuk memastikan Ranperda tersebut dapat diselesaikan dengan baik sebelum dibawa ke rapat paripurna.
Dengan terbitnya hasil fasilitasi Kemendagri ini, Pansus II optimistis pembahasan Ranperda dapat segera dituntaskan. Kehadiran Perda tersebut diharapkan menjadi salah satu instrumen kebijakan daerah untuk memperkuat koperasi dan usaha kecil, meningkatkan daya saing, memperluas akses permodalan dan pasar, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Kalimantan Utara.















