JAKARTA – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar audiensi dengan Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI pada Rabu (8/4/2026), membahas berbagai persoalan krusial di sektor pendidikan dan kesehatan, khususnya di wilayah perbatasan.
Rombongan Komisi IV dipimpin Sekretaris Komisi IV, Ruman Tumbo, SH., didampingi anggota Muhammad Hatta, Rahman, S.K.M., dan Listiani. Mereka diterima langsung oleh Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma, SH., M.Hum., bersama Anggota DPD RI, Larasati Moriska.
Dalam pertemuan tersebut, Rumah Tumbo menyoroti belum meratanya penyaluran Tunjangan Khusus Guru (TKG) di wilayah perbatasan. Ia mengungkapkan, berdasarkan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada November 2025, dari 39 guru yang terdata, hanya sebagian yang menerima tunjangan tersebut.
“Kami meminta dukungan DPD RI untuk menyampaikan persoalan ini agar ada kebijakan yang lebih adil dan merata bagi para guru di perbatasan,” ujarnya.
Selain itu, Komisi IV juga mengangkat sejumlah isu strategis lain, seperti terbatasnya kuota Program Indonesia Pintar (PIP), minimnya tenaga dokter spesialis, hingga berkurangnya beasiswa pendidikan.
Kondisi infrastruktur, terutama akses transportasi di wilayah perbatasan yang masih terbatas dan mahal, turut menjadi perhatian serius.
DPRD Kaltara juga mendorong pengadaan bus sekolah serta prioritas rehabilitasi fasilitas pendidikan di daerah perbatasan guna menunjang kualitas belajar mengajar.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komite III
DPD RI, Dr. Filep Wamafma, mendorong DPRD Kaltara untuk memperkuat koordinasi dengan instansi terkait dan melengkapi data pendukung sebagai dasar pengambilan kebijakan di tingkat pusat.
“Kami siap memperjuangkan kepentingan daerah, termasuk Kaltara. Saat ini kami juga telah menyediakan kuota beasiswa bagi calon dokter spesialis untuk putra-putri daerah,” ungkapnya.
Terkait kuota PIP, Filep meminta pemerintah daerah untuk aktif berkoordinasi dengan dinas pendidikan setempat. Sementara untuk program rehabilitasi sekolah, ia menegaskan pentingnya pengajuan data sekolah yang membutuhkan revitalisasi melalui program Kementerian Pendidikan.
Ia juga menekankan perlunya data akurat terkait guru penerima TKG yang belum terakomodasi, serta mendorong DPRD Kaltara menggelar RDP lanjutan bersama dinas pendidikan dan pihak terkait, sebelum dilaporkan ke tingkat pusat.
Melalui audiensi ini, diharapkan berbagai persoalan yang dihadapi Kalimantan Utara dapat segera ditindaklanjuti secara konkret, demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta kualitas pendidikan dan layanan kesehatan, khususnya di wilayah terpencil dan perbatasan. (adv)
