TARAKAN – Dukungan pemerintah provinsi terhadap penanganan bencana di kabupaten/kota tidak selalu bisa dilakukan secara langsung. Pembagian kewenangan antarlevel pemerintahan menjadi salah satu batasan yang harus diperhatikan, termasuk oleh DPRD Kalimantan Utara (Kaltara).
Anggota Komisi IV DPRD Kaltara, Listiani mengakui sempat kebingungan menentukan bentuk dukungan yang dapat diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota. Sebab, setiap tingkatan pemerintahan memiliki batas kewenangan yang harus dipatuhi.
Persoalan tersebut disampaikannya saat mengikuti kunjungan kerja Komisi IV DPRD Kaltara ke Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tarakan, Rabu (18/11/2026).
Listiani mengatakan, kehati-hatian diperlukan agar dukungan yang diberikan tidak berbenturan dengan aturan maupun kewenangan pemerintah daerah.
“Kami sempat bingung apa yang bisa kami sampaikan. Jangan sampai terjadi tumpang tindih kewenangan. KPK juga mengingatkan bahwa sebelum memberikan bantuan, harus dilihat terlebih dahulu apakah itu menjadi kewenangan pemerintah provinsi atau kabupaten dan kota,” ungkapnya.
Menurut Listiani, kejelasan pembagian kewenangan menjadi penting bagi anggota legislatif dalam menentukan langkah yang bisa dilakukan untuk membantu penanganan bencana di daerah.
Di sisi lain, batas kewenangan tersebut tidak boleh membuat ruang dukungan pemerintah provinsi terhadap kabupaten/kota menjadi terbatas tanpa solusi.
Karena itu, diperlukan regulasi dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas agar koordinasi antarpemerintahan berjalan efektif. Dengan demikian, setiap pihak dapat mengetahui peran dan tanggung jawab masing-masing ketika menghadapi situasi bencana.
Listiani menilai komunikasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota juga perlu diperkuat. Hal ini penting agar kebutuhan penanganan bencana di daerah dapat diketahui sekaligus dicarikan bentuk dukungan yang sesuai dengan aturan.
Kunjungan Komisi IV DPRD Kaltara tersebut dipimpin Wakil Ketua Syamsuddin Arfah. Rombongan diterima Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Tarakan, Hari Wijaya Putra. Selain Listiani, sejumlah anggota Komisi IV yang hadir di antaranya Siti Laela, Muhammad Hatta, dan Rahman.
Melalui kunjungan tersebut, Komisi IV ingin memperoleh gambaran langsung mengenai kebutuhan dan tantangan BPBD Tarakan. Hasil koordinasi diharapkan menjadi bahan bagi DPRD dalam mendorong penguatan kesiapsiagaan serta perlindungan masyarakat dari ancaman bencana. (adv)














