Data Kawasan Kumuh dan Kemiskinan Ekstrem Diminta Disinkronkan

NUNUKAN – Akurasi data menjadi salah satu persoalan yang harus dibenahi pemerintah Kabupaten Nunukan sebelum menjalankan program penanganan kawasan kumuh. Ketidaksinkronan data berisiko membuat intervensi pemerintah tidak tepat sasaran, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Persoalan tersebut disoroti Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Nunukan, Saddam Husein, dalam pandangan umum fraksinya terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usulan pemerintah daerah, Selasa (17/11).

banner 728x90

Saddam meminta pemerintah menjelaskan sejauh mana sinkronisasi data kawasan kumuh yang dimiliki Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (Perkimtan) dengan data kemiskinan ekstrem daerah.

Menurut Fraksi PDI Perjuangan, lanjutnya,  penetapan lokasi kawasan kumuh melalui keputusan bupati harus didasarkan pada pendataan yang akurat dan mutakhir.
Pendataan juga harus melibatkan pemerintah desa atau kelurahan serta tokoh masyarakat setempat agar kondisi riil permukiman dapat teridentifikasi.

“Penetapan lokasi kumuh melalui keputusan bupati berdasarkan tujuh kriteria kekumuhan harus berbasis pada pendataan yang akurat, mutakhir, dan melibatkan pemerintah desa/kelurahan serta tokoh masyarakat setempat,” demikian catatan Fraksi PDI Perjuangan yang dibacakan Saddam Husein dalam rapat paripurna ke 9 masa persidangan I 2026-2027 yang digelar di ruang paripurna DPRD Nunukan, Selasa (17/11/2026) malam.

Persoalan data menjadi penting karena penanganan kawasan kumuh tidak hanya berkaitan dengan perbaikan infrastruktur lingkungan, tetapi juga menyangkut siapa yang paling membutuhkan bantuan pemerintah.

Tanpa sinkronisasi data, program peningkatan kualitas permukiman berisiko tidak menjangkau keluarga yang seharusnya menjadi prioritas.
Selain persoalan pendataan, Saddam juga meminta agar Raperda mengatur mekanisme transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR).

Saddam mengatakan, Fraksi PDI Perjuangan mendukung keterlibatan perusahaan dan kelompok swadaya masyarakat dalam penanganan kawasan kumuh. Namun, penggunaan dana CSR harus memiliki mekanisme pengawasan yang jelas.
Saddam juga meminta ketegasan sanksi bagi pengembang yang melanggar kewajiban penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU).

“Sanksi administratif hingga pencabutan izin usaha perlu diatur bagi pengembang yang mengabaikan komitmen penyediaan fasilitas umum bagi warga,” ujarnya.

Melalui sejumlah catatan tersebut, Fraksi PDI Perjuangan menyatakan menerima kedua Raperda untuk dibahas pada tahapan selanjutnya. Namun, Saddam mengingatkan agar regulasi yang disusun tidak berhenti pada aturan tertulis, melainkan mampu menjawab persoalan nyata masyarakat Nunukan. (adv)

banner 728x90