NUNUKAN – Wakil Bupati Nunukan, Hermanus, menanggapi penerapan kebijakan work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan.
Ia menegaskan, kebijakan tersebut harus disikapi secara adaptif oleh seluruh ASN, terutama dalam mendukung efisiensi anggaran serta modernisasi sistem kerja pemerintahan.
Menurut Hermanus, WFH bukan alasan untuk menurunkan kinerja, melainkan menjadi kesempatan bagi ASN untuk meningkatkan produktivitas dengan pola kerja yang lebih fleksibel dan berbasis teknologi.
“WFH ini bukan berarti mengurangi kinerja, justru harus menjadi momentum untuk meningkatkan produktivitas dengan sistem kerja yang lebih fleksibel,” ujar Hermanus, Selasa (7/4/2026).
Meski demikian, ia menekankan fleksibilitas kerja tidak boleh berdampak pada penurunan kualitas pelayanan publik. Hermanus meminta seluruh perangkat daerah tetap menjaga disiplin, tanggung jawab, serta memastikan layanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik.
“Jangan sampai karena kerja dari rumah, pelayanan publik jadi terganggu. Itu yang harus kita jaga bersama,” tegasnya.
Ia juga menyebut kebijakan WFH sejalan dengan langkah Pemkab Nunukan yang tetap memastikan pelayanan publik berjalan normal meskipun sebagian ASN melaksanakan tugas dari rumah.
Di sisi lain, Hermanus menilai kebijakan tersebut juga dapat menjadi peluang untuk mempercepat digitalisasi birokrasi, terutama melalui pemanfaatan sistem layanan berbasis elektronik di lingkungan pemerintahan.
Namun demikian, ia mengingatkan agar penerapan WFH terus dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitasnya, baik dari sisi peningkatan kinerja ASN maupun efisiensi penggunaan anggaran daerah.
“Kalau memang efektif, tentu bisa dilanjutkan. Tapi kalau ada kendala, harus segera diperbaiki,” tambahnya.
Lebih lanjut, Hermanus menegaskan, dalam sistem kerja modern yang terpenting adalah hasil kerja yang dicapai, bukan semata-mata lokasi ASN dalam bekerja. Ia berharap seluruh ASN di Kabupaten Nunukan mampu beradaptasi dengan pola kerja baru tersebut tanpa mengurangi kualitas kinerja.
Dengan sikap adaptif tersebut, Pemerintah Kabupaten Nunukan optimistis kebijakan WFH dapat berjalan seimbang antara efisiensi anggaran dan pelayanan publik yang tetap optimal bagi masyarakat. (adv)
