TANJUNG SELOR – Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalimantan Utara (Kaltara) pada periode terbaru dipastikan mengalami kenaikan sekitar 6,6 persen. Persentase tersebut lebih tinggi dibandingkan kenaikan UMP periode 2025–2026 yang tercatat sebesar 5,4 persen.
Kenaikan ini diperkirakan menambah upah pekerja sekitar Rp200 ribu. Meski demikian, besaran kenaikan tersebut masih menyisakan pertanyaan mengenai kemampuannya dalam mengimbangi kebutuhan hidup pekerja di tengah perubahan harga barang dan jasa.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltara, H. Asnawi mengatakan, kenaikan UMP ditentukan melalui perhitungan sejumlah indikator ekonomi. Di antaranya inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta indeks tertentu atau alfa.
“Dalam formulasi penentuan upah ini ada inflasi, pertumbuhan ekonomi, kemudian dikalikan dengan indeks tertentu atau alfa. Itu yang menjadi salah satu dasar perhitungan kenaikan upah minimum,” jelasnya.
Dalam rentang indeks alfa 0,5 hingga 1, pemerintah memilih angka 0,75 sebagai salah satu komponen perhitungan kenaikan upah.
Menurut Asnawi, penetapan tersebut tidak hanya mempertimbangkan kondisi ekonomi daerah, tetapi juga memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pekerja dan kemampuan dunia usaha.
Di sisi lain, persoalan kebutuhan hidup layak (KHL) menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan penetapan upah. Dewan Pengupahan bersama Badan Pusat Statistik (BPS) turut mencermati komponen kebutuhan hidup sebagai bahan pertimbangan.
Asnawi menjelaskan, terdapat perbedaan antara standar UMP dan KHL. UMP menggunakan asumsi kebutuhan pekerja lajang, sedangkan KHL memperhitungkan kebutuhan satu keluarga kecil yang terdiri dari suami, istri, dan dua anak.
“Pemerintah berupaya agar penetapan upah minimum ini bisa semakin mendekati kebutuhan hidup layak,” terangnya.
Perbedaan standar tersebut menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum belum sepenuhnya menggambarkan kemampuan pekerja dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Terlebih, tambahan sekitar Rp200 ribu tetap harus diukur dengan perkembangan biaya hidup di daerah.
Penetapan UMP sendiri melalui pembahasan yang melibatkan pemerintah, serikat pekerja, pengusaha, hingga kalangan akademisi.
Pemerintah berperan mempertemukan berbagai kepentingan agar kebijakan pengupahan tidak hanya memperhatikan kesejahteraan pekerja, tetapi juga keberlangsungan usaha.
Asnawi menegaskan, kenaikan upah diharapkan mampu menjaga daya beli pekerja tanpa mengabaikan kemampuan finansial perusahaan. Dengan demikian, kebijakan pengupahan dapat berjalan seimbang dan mendukung keberlanjutan ekonomi Kaltara. (adv)















