NUNUKAN – Penataan kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Nunukan diminta tidak berujung pada penggusuran masyarakat miskin. Relokasi warga harus menjamin tempat tinggal yang layak sekaligus memastikan mereka tidak kehilangan mata pencaharian.
Peringatan itu disampaikan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Nunukan dalam pandangan umum terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) usulan pemerintah daerah, yang dibacakan Sekretaris Fraksi PKS, Andi Yakub, Selasa (17/11/2026).
Pandangan umum fraksi yang disampaikan Andi Yakub, PKS menyoroti ketentuan mengenai pemugaran, peremajaan, hingga pemukiman kembali atau relokasi dalam Ranperda Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
Menurut PKS, relokasi tidak bisa hanya dipandang sebagai pemindahan masyarakat dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Sebab, tempat tinggal bagi sebagian warga memiliki keterkaitan langsung dengan sumber penghidupan mereka.
“Masyarakat pesisir, nelayan, pembudidaya rumput laut, petani, hingga pekerja informal berpotensi menghadapi persoalan baru apabila dipindahkan tanpa mempertimbangkan akses terhadap pekerjaan, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan lingkungan sosial,” ungkap Andi Yakub dalam rapat paripurna ke 9 masa persidangan I 2026-2027 yang digelar di ruang paripurna DPRD Nunukan, Selasa (17/11/2026) malam.
Karena itu, lanjutnya, PKS meminta setiap rencana relokasi memenuhi prinsip musyawarah, keterbukaan informasi, pendataan yang adil, serta penyediaan tempat tinggal pengganti yang layak.
Persoalan legalitas tanah juga menjadi perhatian. Pemerintah daerah diminta menjelaskan mekanisme penanganan warga yang telah lama menempati suatu kawasan, tetapi belum memiliki dokumen kepemilikan tanah secara lengkap.
PKS menilai, persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan melalui pendekatan larangan dan penertiban. Pemerintah perlu melakukan identifikasi, pendampingan legalitas, serta penyelesaian sengketa dengan tetap melindungi hak masyarakat sesuai ketentuan hukum.
Andi Yakub menegaskan, penataan kawasan kumuh tidak boleh menjadi alasan untuk menyingkirkan masyarakat miskin dari kawasan tempat mereka selama ini membangun kehidupan.
“Yang harus dihilangkan adalah kondisi kekumuhannya, bukan hak masyarakat untuk hidup secara layak dan bermartabat,” tegas Andi Yakub yanh menjadi penegasan PKS dalam pandangan umumnya.
PKS juga meminta pemerintah daerah memastikan penanganan kawasan kumuh tidak hanya berorientasi pada penertiban bangunan.
Perbaikan jalan lingkungan, penyediaan air bersih, sanitasi, drainase, pengelolaan sampah, hingga perlindungan terhadap risiko kebakaran harus menjadi prioritas.
Selain itu, warga yang terdampak kebijakan penataan harus memperoleh akses informasi, kesempatan menyampaikan keberatan, serta ruang untuk terlibat dalam pengambilan keputusan.
PKS pada prinsipnya menerima kedua Ranperda tersebut untuk dilanjutkan ke tahapan pembahasan. Namun, fraksi ini meminta sejumlah catatan terkait perlindungan masyarakat menjadi perhatian pemerintah daerah dalam penyempurnaan regulasi. (adv)















