NUNUKAN – Rencana pembangunan dan pengembangan perumahan di Kabupaten Nunukan untuk periode 2026–2046 dinilai harus memiliki dasar data yang jelas. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Nunukan mempertanyakan jumlah rumah tidak layak huni hingga target penanganan yang ingin dicapai pemerintah daerah selama 20 tahun.
Sorotan tersebut disampaikan Sekretaris Fraksi PKS, Andi Yakub, saat membacakan pandangan umum fraksinya terhadap Ranperda Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2026–2046, Selasa (17/11/2026).
PKS menilai, perencanaan perumahan jangka panjang tidak boleh hanya menjadi dokumen administratif tanpa sasaran yang terukur. Pemerintah daerah harus memiliki peta kebutuhan rumah layak huni pada setiap kecamatan, termasuk jumlah rumah tidak layak huni dan target penanganannya.
Fraksi PKS juga mengingatkan agar pembangunan perumahan tidak hanya terpusat di kawasan perkotaan atau wilayah dengan pertumbuhan ekonomi tinggi.
Karakteristik Nunukan yang terdiri dari kawasan perkotaan, pesisir, pulau-pulau, perbatasan, hingga pedalaman membutuhkan pola pembangunan yang berbeda. Keterbatasan aksesibilitas dan tingginya biaya pembangunan di sejumlah wilayah juga harus diperhitungkan.
“Tanpa data dasar dan target yang terukur, kami mengkhawatirkan Perda ini hanya akan menjadi dokumen perencanaan yang sulit dievaluasi pelaksanaannya,” kata Andi Yakub menyampaikan catatan Fraksi PKS dalam rapat paripurna ke 9 masa persidangan I 2026-2027 yang digelar di ruang paripurna DPRD Nunukan, Selasa (17/11/2026) malam.
Selain persoalan data, PKS meminta pemerintah menjelaskan keberlanjutan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan pembangunan rumah baru swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Pendataan penerima bantuan diminta dilakukan secara transparan dengan kriteria yang jelas. Jangan sampai masyarakat yang paling membutuhkan justru tidak mendapatkan bantuan karena keterbatasan informasi, persoalan administrasi, atau ketidakmampuan memenuhi persyaratan tertentu.
PKS juga mempertanyakan skema pendanaan, kemampuan APBD, dukungan pemerintah pusat, serta target tahunan bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Persoalan lain yang disoroti adalah rencana pengembangan hunian vertikal dengan alokasi minimal 20 persen sebagaimana disebutkan dalam nota penjelasan Bupati.
“PKS meminta pemerintah menjelaskan dasar perhitungan kebutuhan tersebut, lokasi penerapan, kesiapan infrastruktur, status penguasaan lahan, hingga keterjangkauan biaya bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurut PKS, pembangunan hunian vertikal harus berdasarkan kebutuhan riil dan kemampuan pembiayaan masyarakat. Jangan sampai kebijakan untuk mengoptimalkan penggunaan lahan justru menghasilkan hunian yang tidak terjangkau kelompok berpenghasilan rendah.
Fraksi PKS pada prinsipnya menerima Ranperda tersebut untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan. Namun, kejelasan data, target pembangunan, pemerataan wilayah, dan kepastian pembiayaan diminta menjadi perhatian pemerintah daerah agar regulasi tersebut dapat diukur hasilnya. (adv)














