TANJUNG SELOR – Pendapatan asli daerah Kalimantan Utara menyusut Rp65,12 miliar dalam RAPBD Perubahan 2026. Pada saat yang sama, transfer dari pemerintah pusat justru bertambah Rp129 miliar.
Perubahan struktur pendapatan itu menjadi salah satu sorotan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kaltara dalam Rapat Paripurna ke-21 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026, Jumat (25/9/2026).
PAD yang semula ditargetkan Rp1,028 triliun turun menjadi Rp962,88 miliar atau berkurang 6,33 persen. Fraksi PKS meminta pemerintah menjelaskan penyebab penurunan tersebut sekaligus memetakan potensi pendapatan daerah yang belum tergarap.
Ketua Fraksi PKS DPRD Kaltara, H. Ladullah mengatakan, perubahan APBD seharusnya tidak berhenti pada pergeseran angka pendapatan dan belanja. Setiap perubahan, menurut dia, perlu disertai alasan serta gambaran dampaknya terhadap masyarakat.
“Ketergantungan pada transfer pusat tidak dapat terus menjadi sandaran utama pembiayaan pembangunan,” kata Ladullah saat menyampaikan pandangan Fraksi PKS.
PKS meminta pemerintah memperbaiki pengelolaan pajak dan retribusi, aset daerah serta badan usaha milik daerah. Digitalisasi pemungutan pendapatan juga dinilai perlu diperkuat untuk memperluas sumber penerimaan daerah.
Sorotan berikutnya mengarah pada struktur belanja. Dalam RAPBD Perubahan 2026, belanja daerah mencapai Rp2,356 triliun. Belanja operasi bertambah Rp93 miliar, sementara belanja transfer kepada kabupaten dan kota berkurang Rp247,44 miliar.
Fraksi PKS meminta pemerintah menjelaskan dasar penentuan prioritas tersebut, termasuk program yang dikurangi, ditunda, maupun yang tetap dipertahankan.
Pemangkasan anggaran juga terjadi pada program Beasiswa Kaltara Unggul. Alokasinya disebut turun dari Rp15 miliar pada 2025 menjadi Rp5 miliar pada 2026.
Pengurangan Rp10 miliar atau sekitar 66,67 persen itu dipertanyakan karena berkaitan langsung dengan pembiayaan pendidikan mahasiswa. PKS meminta pemerintah menjelaskan konsekuensinya terhadap jumlah penerima dan keberlanjutan program.
“Pendidikan bukan sekadar belanja tahunan. Pendidikan adalah investasi yang menentukan kualitas dan daya saing Kalimantan Utara pada masa depan,” ujar Ladullah.
PKS mengusulkan agar alokasi Beasiswa Kaltara Unggul dipertimbangkan kembali sekurang-kurangnya Rp15 miliar melalui rasionalisasi belanja yang dinilai memiliki manfaat dan urgensi lebih rendah.
Selain struktur anggaran, Fraksi PKS menyoroti rendahnya realisasi sejumlah program perangkat daerah, khususnya pada Dinas Pekerjaan Umum, sektor pertanian, perikanan dan UMKM.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) diminta menyampaikan data realisasi fisik dan keuangan, kendala pelaksanaan, serta program yang masih memungkinkan diselesaikan hingga akhir tahun anggaran.
Persoalan pembagian kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota juga menjadi catatan. PKS meminta pembagian urusan pemerintahan tidak berujung pada saling lempar tanggung jawab ketika masyarakat membutuhkan jalan usaha tani, jembatan, jalan lingkungan, sarana pertanian, permukiman hingga air bersih.
Fraksi tersebut mengusulkan penguatan bantuan keuangan atau skema pelaksanaan lain yang tetap sesuai dengan ketentuan regulasi.
Dua catatan lainnya menyasar layanan kesehatan dan birokrasi. Pemerintah provinsi diminta memperkuat RSUD dr. H. Jusuf SK melalui penambahan dokter spesialis, tenaga kesehatan, alat medis, obat, kapasitas layanan dan sistem rujukan.
Sementara dalam penempatan pejabat, PKS meminta pemerintah mempertimbangkan kompetensi, integritas, kapasitas kepemimpinan serta hasil kerja yang dapat diukur. (bed)
