Mega Oktaviany, Ph.D
Ekonom Universitas Gunadarma/Sekretaris Eksekutif Bersama Institute
Nilai tukar mata uang seringkali dilihat sebatas angka di layar monitor para pialang. Namun di Nunukan, beranda terdepan Indonesia, angka tersebut adalah denyut nadi kehidupan. Ketika kurs Ringgit Malaysia (MYR) kembali “menggila” dan menembus level psikologis baru, katakanlah Rp 4.000 per MYR, ini bukan lagi sekadar isu moneter. Ini adalah sebuah barometer brutal yang mengukur seberapa nyata kedaulatan ekonomi kita di perbatasan. Fenomena ini secara telanjang mempertontonkan kerapuhan fondasi ekonomi lokal yang terlalu lama bersandar pada negara tetangga.
Ketergantungan Nunukan pada Malaysia, khususnya kota Tawau, adalah sebuah ironi geografis dan ekonomi. Secara logistik, mengarungi laut selama beberapa jam ke Tawau jauh lebih efisien dan murah daripada menunggu kapal dari Surabaya atau Makassar yang memakan waktu berhari-hari. Akibatnya, etalase toko dan dapur warga Nunukan didominasi oleh produk Malaysia. Mulai dari gula pasir, minyak goreng, tepung terigu, hingga tabung gas LPG merek Petronas menjadi pemandangan lumrah.
Data dari berbagai laporan lapangan secara konsisten menunjukkan bahwa lebih dari 60 persen barang kebutuhan pokok dan barang manufaktur di Nunukan berasal dari seberang. Saat Ringgit menguat, efek dominonya terasa instan. Harga satu tabung gas 14 kg yang dibeli seharga 80 MYR, misalnya, ongkosnya melonjak dari Rp304.000 (kurs Rp3.800) menjadi Rp336.000 (kurs Rp4.000). Ini adalah inflasi impor murni yang langsung menggerogoti daya beli masyarakat yang mayoritas berpenghasilan dalam Rupiah. Kedaulatan dipertanyakan ketika mata uang negara tetangga secara langsung mendikte harga sepiring nasi di wilayah kita sendiri.
Tentu, ada narasi lain yang menyebut penguatan Ringgit sebagai berkah. Bagi puluhan ribu Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Sabah, kiriman uang (remitansi) mereka memang menjadi lebih bernilai. Seorang pekerja yang mengirim 1.500 MYR untuk keluarganya kini memberikan sekitar Rp 6,3 juta, naik signifikan dari sekitar Rp 5,7 juta sebelumnya. Demikian pula bagi para nelayan yang memilih menjual hasil tangkapannya ke Tawau. Mereka menerima pembayaran dalam Ringgit yang lebih kuat, memberikan keuntungan sesaat yang menggiurkan.
Namun, “berkah” ini adalah pedang bermata dua yang justru mengikis kedaulatan ekonomi secara perlahan. Ketika nelayan lebih memilih mengekspor tangkapannya, pasar lokal di Nunukan mengalami kelangkaan pasokan. Akibatnya, harga ikan untuk konsumsi masyarakat setempat justru melambung tinggi. Terjadi sebuah anomali, yaitu wilayah penghasil ikan justru menjual ikan dengan harga mahal kepada warganya sendiri. Ini adalah cerminan dari struktur ekonomi yang berorientasi ke luar, bukan untuk membangun kekuatan internal. Sumber daya alam lokal diekstraksi bukan untuk memperkuat pasar domestik, melainkan untuk mengejar keuntungan dari selisih kurs, yang pada akhirnya membuat ekonomi lokal semakin rentan.
Pemerintah bukannya diam. Berbagai program telah diluncurkan untuk mengatasi anomali ini. Program Tol Laut digagas untuk menekan disparitas harga dengan mengirimkan logistik dari barat Indonesia. Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sebatik dibangun megah sebagai simbol kehadiran negara. Program kemandirian pangan lokal juga terus didorong untuk mengurangi impor.
Namun, implementasinya di lapangan seringkali belum mampu menandingi efisiensi pasar yang sudah terbentuk puluhan tahun dengan Malaysia. Kapal Tol Laut jadwalnya belum konsisten, dan biaya last-mile delivery dari pusat distribusi ke konsumen seringkali masih membuat harga akhir tidak kompetitif dibandingkan barang Malaysia. PLBN yang megah lebih banyak berfungsi sebagai gerbang administratif, belum sepenuhnya menjadi motor penggerak ekonomi yang mampu membalikkan arah aliran barang. Selama produk lokal lebih mahal dan lebih sulit didapat daripada produk impor dari seberang, maka orientasi pasar akan tetap sama. Kebijakan ini, meski niatnya baik, baru sebatas perisai yang bocor, belum menjadi benteng pertahanan ekonomi yang kokoh.
Pada akhirnya, mengukur kedaulatan ekonomi di Nunukan saat Ringgit menggila bukanlah soal sentimen anti-asing. Ini adalah tentang refleksi diri yang jujur. Kedaulatan sejati tidak hanya diukur dari patok perbatasan atau kehadiran aparat, melainkan dari kemampuan sebuah komunitas untuk mengendalikan nasib dapurnya sendiri. Selama denyut ekonomi Nunukan masih diatur oleh fluktuasi kurs Ringgit, kedaulatan itu masih bersifat semu. Diperlukan sebuah strategi komprehensif yang tidak hanya berfokus pada logistik, tetapi juga pada industrialisasi hilir produk lokal, penguatan akses permodalan, dan penciptaan pasar domestik yang vibrant. Hanya dengan cara itu, ketika Ringgit kembali menggila di masa depan, ekonomi Nunukan tidak lagi ikut terhuyung-huyung.
Penutup ;
Transformasi ekonomi Nunukan secara bertahap dari posisi rentan sebagai pasar konsumen menjadi benteng ekonomi yang berdaulat. Strategi ini dieksekusi dalam tiga fase: (1) Jangka Pendek: Stabilisasi harga dan penguatan nilai Rupiah melalui intervensi logistik (gudang penyangga) dan moneter (QRIS). (2) Jangka Menengah: Pembangunan industri pengolahan lokal berbasis potensi perikanan dan perkebunan untuk substitusi impor. (3) Jangka Panjang: Transformasi total menjadi hub ekspor produk jadi Indonesia ke Malaysia Timur, didukung oleh SDM yang kompeten.
