NUNUKAN – Salah membaca kondisi ekonomi bisa berujung pada salah menentukan prioritas pembangunan. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Nunukan menekankan pentingnya memastikan data Sensus Ekonomi 2026 benar-benar akurat sebelum menjadi pijakan pemerintah dalam menyusun kebijakan.
Pesan tersebut disampaikan Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan, Drs. H. Raden Iwan Kurniawan, saat menghadiri Rekonsiliasi Sensus Ekonomi 2026 yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Nunukan di Ruang Serbaguna Lantai V Kantor Bupati Nunukan, Senin (14/9/2026).
Menurut Raden Iwan, rekonsiliasi bukan sekadar tahapan administratif. Proses tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan data ekonomi yang dihimpun lengkap, konsisten, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kalau ada kendala di lapangan, komunikasikan segera. Prinsipnya sederhana, masalah yang cepat dikomunikasikan akan lebih cepat diselesaikan,” ujarnya.
Ia menilai, kebutuhan terhadap data yang berkualitas semakin penting karena Nunukan memiliki karakter wilayah perbatasan dan kepulauan dengan aktivitas ekonomi yang beragam. Mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, perdagangan hingga sektor jasa.
Keragaman tersebut membuat data sensus harus mampu menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat secara nyata hingga ke lapangan. Jangan sampai ada aktivitas ekonomi yang luput tercatat sehingga gambaran perekonomian daerah menjadi tidak utuh.
Raden Iwan meminta seluruh pihak yang terlibat menyelesaikan tahapan Sensus Ekonomi 2026 dengan sungguh-sungguh dan tepat waktu. Kualitas data, menurutnya, harus tetap menjadi perhatian meski pelaksanaan sensus telah memasuki tahap akhir.
Data tersebut nantinya menjadi salah satu dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan, menentukan prioritas pembangunan, mengembangkan sektor unggulan, sekaligus memastikan program pemerintah lebih tepat sasaran.
“Keberhasilan Sensus Ekonomi Tahun 2026 bukan hanya keberhasilan BPS atau pemerintah daerah, tetapi merupakan keberhasilan kita bersama,” tegasnya.
Ia pun mengajak seluruh pihak menjaga integritas dan ketelitian hingga seluruh proses sensus tuntas. Koordinasi juga diminta diperkuat apabila masih ditemukan persoalan dalam proses penyelesaian data.
Bagi Nunukan, kualitas data ekonomi bukan sekadar angka statistik. Data tersebut akan menjadi gambaran mengenai kondisi daerah sekaligus salah satu pijakan dalam menentukan ke mana pembangunan diarahkan. (adv)
