MALINAU – Jalan darat yang menghubungkan Kecamatan Bahau Hulu dengan wilayah lain di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara (Kaltara), belum mampu mengakhiri keterisolasian masyarakat pedalaman.
Meski badan jalan sudah terbuka, akses tersebut belum bisa dilalui secara optimal. Warga masih bergantung pada transportasi sungai yang berisiko dan membutuhkan biaya besar.
Kondisi itu menjadi perhatian Wakil Gubernur Kaltara, Ingkong Ala, saat meninjau ruas jalan di Desa Long Alango, Kecamatan Bahau Hulu, Jumat (20/11/2026).
Dia mendesak pemerintah pusat memprioritaskan peningkatan jalan penghubung tersebut agar konektivitas masyarakat pedalaman segera terwujud.
Ingkong mengungkapkan, perjalanan dari Kecamatan Long Pujungan menuju Bahau Hulu masih menghadapi banyak kendala. Warga harus menggunakan perahu ketinting untuk melewati sungai yang dipenuhi jeram atau giram dengan kedalaman air terbatas.
“Dalam perjalanan dari Pujungan sampai ke sini, satu ketinting hanya bisa membawa dua orang. Itu pun terkadang harus ditarik dan dilanjutkan dengan berjalan kaki karena banyak giram dan air sungai sangat dangkal,” ungkapnya.
Saat debit air meningkat, perjalanan juga tidak serta-merta menjadi lebih mudah. Perahu harus melawan arus dengan konsumsi bahan bakar lebih besar, sementara waktu tempuh bisa mencapai berjam-jam.
Sulitnya akses transportasi tersebut berdampak langsung terhadap harga barang di pedalaman. Ingkong mencontohkan, harga keramik atau tehel sudah mencapai Rp420 ribu per kotak. Harga semen dan berbagai kebutuhan pokok lainnya juga ikut terbebani mahalnya biaya angkut.
Menurut dia, pembangunan jalan menjadi kebutuhan mendesak untuk menekan beban logistik sekaligus membuka akses masyarakat terhadap pelayanan dan aktivitas ekonomi.
Ruas jalan yang ditinjau memiliki posisi strategis karena menghubungkan Bahau Hulu, Long Berini hingga Apuping. Jalur tersebut juga tersambung dengan akses jalan nasional menuju Long Nyau, Ranau, Long Pada hingga Kecamatan Sungai Tubu.
Namun, pembangunan infrastruktur di kawasan itu belum sepenuhnya berjalan. Berdasarkan informasi dari pihak balai, ruas tersebut belum masuk dalam daftar pekerjaan tahun berjalan. Anggaran multiyears hingga 2027 masih difokuskan pada pembangunan jalur Semamu-Krayan.
Ingkong menegaskan, peningkatan jalan juga harus disertai pembangunan jembatan. Tanpa jembatan, konektivitas antarkawasan tetap berpotensi terputus meskipun badan jalan telah dibangun.
Harapan pembangunan kini bertumpu pada rencana dukungan anggaran pemerintah pusat sekitar Rp32 triliun untuk konektivitas kawasan perbatasan. Rencana tersebut muncul dalam kunjungan kerja Menteri Dalam Negeri bersama Kementerian Pekerjaan Umum sebelumnya.
Anggaran itu diproyeksikan menyasar sejumlah kawasan di Kabupaten Nunukan dan Malinau, antara lain Krayan, Apuping di Bahau Hulu, Pujungan, Kayan Hilir, Kayan Hulu hingga Sungai Boh.
Ingkong berharap alokasi tersebut dapat direalisasikan secara bertahap hingga periode 2029–2030. Dengan begitu, pembangunan jalan dan jembatan tidak hanya menjadi rencana, tetapi benar-benar mampu mengakhiri ketergantungan masyarakat pedalaman terhadap jalur sungai.
Meski demikian, kepastian jadwal pengerjaan dan alokasi anggaran untuk ruas Bahau Hulu masih menjadi pekerjaan rumah. Sebab, selama akses darat belum berfungsi optimal, masyarakat tetap harus menanggung mahalnya biaya transportasi dan distribusi barang. (adv)














