NUNUKAN – Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Nunukan menyoroti sejumlah persoalan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2027. Salah satu perhatian utama adalah potensi kesenjangan pendanaan mencapai Rp200 miliar yang dinilai harus dijelaskan secara terbuka oleh pemerintah daerah.
Catatan tersebut disampaikan Ramsah, Anggota DPRD Nunukan dari Fraksi Demokrat, saat membacakan pandangan umum fraksi terhadap pengantar Nota Keuangan RAPBD 2027 dalam Rapat Paripurna ke-10 Masa Sidang I Tahun Sidang 2026–2027, Rabu (18/11/2026).
Ramsah mengatakan, APBD bukan sekadar kumpulan angka pendapatan dan belanja, melainkan instrumen utama untuk menjawab persoalan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan, memperkuat pelayanan publik, serta mempercepat pemerataan pembangunan.
Namun, menurut Fraksi Demokrat, setiap rencana anggaran harus disertai perencanaan matang, target terukur, pelaksanaan transparan, dan hasil yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Sorotan paling serius diarahkan pada perbedaan proyeksi pendapatan dan kebutuhan belanja daerah. Dalam nota keuangan, RAPBD awal disebut mengalami defisit Rp25 miliar yang direncanakan ditutup melalui Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.
Sementara itu, pada perkembangan informasi fiskal, pemerintah daerah menyampaikan proyeksi pendapatan sebesar Rp1,407 triliun dan kebutuhan belanja mencapai Rp1,607 triliun. Kondisi tersebut menunjukkan potensi kesenjangan pendanaan sekitar Rp200 miliar.
Fraksi Demokrat mempertanyakan dari mana pemerintah daerah akan memperoleh sumber pembiayaan untuk menutup selisih tersebut, termasuk apakah sudah ada kepastian tambahan dana transfer dari pemerintah pusat.
“Pemerintah daerah tidak boleh menetapkan program dan kegiatan yang belum memiliki kepastian sumber pendanaan. Setiap program harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah agar tidak menimbulkan persoalan keuangan pada tahun anggaran berjalan,” tegas Ramsah.
Selain persoalan defisit, Fraksi Demokrat juga menyoroti ketergantungan keuangan daerah terhadap dana transfer pemerintah pusat. Dari rencana pendapatan daerah sebesar Rp1,396 triliun, Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya diproyeksikan sebesar Rp110,26 miliar.
Ramsah mengatakan, Fraksi Demokrat meminta pemerintah daerah menjelaskan strategi konkret peningkatan PAD melalui penggalian potensi ekonomi daerah, optimalisasi pajak dan retribusi, serta penentuan sektor-sektor yang menjadi prioritas peningkatan pendapatan pada 2027.
Persoalan belanja pegawai juga menjadi perhatian. Ramsah menyampaikan, alokasi belanja pegawai mencapai Rp674,31 miliar dari total belanja daerah sebesar Rp1,421 triliun atau sekitar 47,4 persen.
Fraksi Demokrat mempertanyakan apakah komposisi tersebut sudah seimbang dengan kebutuhan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Mereka meminta besarnya belanja pegawai harus sejalan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik, disiplin aparatur, serta produktivitas kinerja ASN. Jangan sampai anggaran lebih banyak terserap untuk kebutuhan birokrasi, sementara kebutuhan pembangunan masyarakat belum terpenuhi secara optimal.
Pada sektor infrastruktur, Fraksi Demokrat mencermati alokasi belanja modal sebesar Rp186,83 miliar, dengan anggaran jalan, jaringan, dan irigasi mencapai Rp150,51 miliar.
Dengan karakteristik Nunukan yang memiliki wilayah kepulauan, perbatasan, pedalaman, serta daerah dengan keterbatasan aksesibilitas, pemerintah diminta menjelaskan pemerataan pembangunan infrastruktur pada 2027.
Fraksi Demokrat mempertanyakan wilayah yang menjadi prioritas pembangunan jalan dan jembatan, perhatian terhadap kawasan perbatasan dan pedalaman, hingga kesiapan teknis pelaksanaan kegiatan.
Menurut mereka, pembangunan infrastruktur tidak boleh hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi harus memberikan manfaat nyata bagi mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Rencana Pinjaman Daerah dan Pelayanan Dasar
Fraksi Demokrat turut memberikan perhatian terhadap penjajakan alternatif pembiayaan melalui skema pinjaman daerah. Mereka menilai pinjaman dapat menjadi instrumen pembangunan, tetapi harus melalui perhitungan matang dan kajian kelayakan.
Pemerintah daerah diminta menjelaskan nilai pinjaman yang dijajaki, tujuan penggunaannya, jangka waktu pengembalian, serta kemampuan APBD membayar pokok dan bunga pinjaman.
“Jangan sampai kebijakan pembiayaan hari ini justru menjadi beban keuangan bagi pemerintahan dan masyarakat di masa mendatang,” demikian catatan Fraksi Demokrat.
Di sisi lain, sektor pendidikan dan kesehatan diminta tetap menjadi prioritas dalam penyusunan RAPBD 2027. Fraksi Demokrat menekankan pentingnya pemerataan tenaga guru dan tenaga kesehatan, terutama di wilayah pedalaman dan perbatasan.
Ketersediaan obat-obatan, fasilitas kesehatan, perbaikan sarana pendidikan, serta peningkatan kualitas pelayanan rumah sakit dan puskesmas juga diminta mendapat perhatian.
Fraksi Demokrat menegaskan keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk mengorbankan pelayanan dasar masyarakat.
Selain itu, pemerintah daerah diminta memperkuat ekonomi masyarakat melalui dukungan terhadap UMKM, petani, nelayan, pelaku usaha lokal, serta kelompok ekonomi produktif lainnya.
Program pemberdayaan ekonomi dinilai perlu diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas kesempatan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Pelaksanaan proyek pemerintah daerah juga diharapkan memberikan kesempatan proporsional kepada pelaku usaha lokal sesuai ketentuan.
Sebagai tindak lanjut, Fraksi Demokrat menyampaikan sembilan rekomendasi kepada pemerintah daerah. Di antaranya menyusun strategi peningkatan PAD yang realistis, mengevaluasi belanja operasional, memprioritaskan infrastruktur di wilayah perbatasan, pedalaman dan kepulauan, serta menjelaskan sumber pembiayaan untuk menutup potensi kesenjangan anggaran Rp200 miliar.
Fraksi juga meminta pemerintah memastikan tidak ada program tanpa kepastian pendanaan, melindungi anggaran pendidikan dan kesehatan, menyampaikan kajian lengkap terkait rencana pinjaman daerah, memperkuat pengawasan proyek pembangunan, serta memastikan program pemberdayaan ekonomi masyarakat memperoleh alokasi anggaran memadai.
Menutup pandangan umumnya, Ramsah menegaskan pembahasan RAPBD bukan sekadar menyetujui angka-angka yang diajukan pemerintah daerah, tetapi merupakan tanggung jawab bersama untuk memastikan setiap rupiah uang rakyat digunakan secara efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Fraksi Demokrat berharap pemerintah daerah memberikan jawaban konkret, terbuka, dan disertai data pendukung atas seluruh catatan yang disampaikan.
Mereka menginginkan APBD Kabupaten Nunukan 2027 benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang berpihak kepada masyarakat, memperkuat pemerataan pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan seluruh warga Nunukan. (adv)















