TANA TIDUNG – Anggota Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) melakukan monitoring terhadap sejumlah program pembangunan yang bersumber dari Anggaran Tahun 2025 di Kabupaten Tana Tidung, Rabu (15/04/2026).
Kegiatan ini dipimpin oleh anggota Pansus LKPJ, yakni H. Alimuddin, ST., H. Hamka, S.IP., MH., dan Herman, S.Pi., sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah yang tertuang dalam LKPJ Gubernur Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2025.
Dalam monitoring tersebut, tim melakukan peninjauan langsung ke sejumlah lokasi strategis. Salah satunya di SMK Negeri 1 Tana Tidung, untuk mengecek program pengadaan komputer guna menunjang pembelajaran berbasis teknologi bagi siswa.
Selain itu, tim juga meninjau pembangunan ruang kelas dan ruang UKS di SLB Negeri Tana Tidung. Fasilitas tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas proses belajar mengajar sekaligus memberikan layanan kesehatan dasar bagi siswa berkebutuhan khusus.
Tak hanya sektor pendidikan, Pansus LKPJ juga memantau pembangunan Jalan Trans Kalimantan Utara menuju Tideng Pale yang menjadi akses utama ke pusat kota. Proyek infrastruktur ini dinilai strategis dalam meningkatkan konektivitas antarwilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Selanjutnya, tim turut mengecek pengadaan dan pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) di sejumlah titik ruas Jalan Trans Kalimantan Utara. Program ini ditujukan untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan, khususnya pada malam hari.
H. Alimuddin menegaskan, kegiatan monitoring ini penting untuk memastikan program berjalan sesuai rencana dan anggaran digunakan secara efektif.
“Kegiatan monitoring ini penting untuk melihat langsung progres pelaksanaan program di lapangan, sekaligus memastikan bahwa anggaran yang telah dialokasikan benar-benar digunakan secara efektif dan tepat sasaran,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Herman yang menyebut hasil monitoring akan menjadi bahan evaluasi dalam pembahasan LKPJ Gubernur.
Sementara itu, H. Hamka menekankan pengawasan langsung menjadi kunci agar program pembangunan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Hasil monitoring ini akan kami sampaikan dalam pembahasan Pansus sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan program pemerintah provinsi,” katanya.
Melalui kegiatan ini, DPRD Provinsi Kalimantan Utara berharap pelaksanaan pembangunan di daerah dapat berjalan optimal, transparan, serta memberikan dampak positif bagi peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kabupaten Tana Tidung. (adv)
