TANJUNG SELOR – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menyoroti ketimpangan dalam pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor pertambangan yang dinilai belum proporsional bagi daerah penghasil. Kondisi ini dianggap belum sebanding dengan besarnya aktivitas eksploitasi sumber daya alam yang berlangsung di wilayah Kaltara.
Anggota DPRD Kaltara, Ruman Tumbo, menilai kontribusi sektor pertambangan terhadap pendapatan daerah masih relatif kecil dibandingkan potensi sumber daya yang dikelola di daerah tersebut.
“Kondisi tersebut menunjukkan perlunya evaluasi terhadap skema pembagian hasil tambang antara pemerintah pusat dan daerah, agar lebih adil dan berpihak pada daerah penghasil,” ujar Ruman Tumbo, Sabtu (28/3/2026).
Menurutnya, sebagai daerah yang memiliki potensi sumber daya alam cukup besar, Kalimantan Utara seharusnya memperoleh porsi yang lebih seimbang dari hasil pengelolaan sektor pertambangan. Hal ini penting agar daerah memiliki kapasitas fiskal yang lebih kuat untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, Ruman juga menyoroti adanya potensi kebocoran penerimaan daerah dari sektor pertambangan. Ia menyebut masih ditemukan aktivitas pertambangan yang belum memberikan kontribusi optimal terhadap pendapatan daerah.
Karena itu, ia menegaskan pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap perusahaan tambang, baik dari sisi perizinan maupun pemenuhan kewajiban pembayaran kepada negara dan daerah.
Ruman juga mendorong adanya transparansi data produksi serta distribusi hasil tambang. Menurutnya, keterbukaan data sangat penting agar perhitungan dana bagi hasil dapat dilakukan secara akurat dan tidak merugikan daerah penghasil.
“Saya berharap, dengan pembenahan tata kelola sektor pertambangan, kontribusi terhadap pendapatan daerah dapat meningkat dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Utara,” pungkasnya. (adv)
