TANJUNG SELOR – Investasi perkebunan di Kalimantan Utara (Kaltara) tidak boleh berjalan dengan mengorbankan hak masyarakat, terutama masyarakat hukum adat yang memiliki keterikatan dengan tanah ulayat. DPRD Kaltara memasukkan perlindungan hak atas lahan dan pencegahan konflik agraria dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan.
Ketentuan tersebut menjadi salah satu poin penting dalam Ranperda yang telah disepakati bersama DPRD dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara melalui rapat paripurna, Senin (9/11/2026).
Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Kaltara dari Fraksi PKS, Muhammad Nasir, menegaskan, pengembangan investasi perkebunan harus tetap memperhatikan hak masyarakat di sekitar wilayah usaha. Pertumbuhan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja tidak boleh dijadikan alasan untuk mengesampingkan kepentingan warga maupun masyarakat hukum adat.
Dalam pembahasan Ranperda, Pasal 7 hingga Pasal 12 secara khusus mengatur penggunaan lahan, penghormatan terhadap budaya dan hak masyarakat, serta mekanisme musyawarah terkait tanah ulayat.
Salah satu prinsip yang ditekankan adalah Free, Prior and Informed Consent (FPIC), yakni persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan. Prinsip ini menjadi perhatian dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan tanah ulayat masyarakat hukum adat.
“Kita mendukung investasi karena daerah membutuhkan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja. Tetapi, investasi juga harus menghormati hak masyarakat. Jangan sampai pembangunan perkebunan justru menimbulkan persoalan sosial yang berkepanjangan,” ujar Nasir melalui keterangan tertulis.
Selain persoalan hak atas tanah, DPRD Kaltara juga memasukkan mekanisme pencegahan dan penyelesaian konflik antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat.
Hal itu diatur dalam Pasal 67 hingga Pasal 70. Penyelesaian perselisihan diarahkan melalui koordinasi, musyawarah, serta mekanisme sesuai kewenangan masing-masing pihak.
Nasir menilai, persoalan antara perusahaan dan masyarakat harus diselesaikan sejak awal sebelum berkembang menjadi konflik sosial berkepanjangan. Komunikasi dan penghormatan terhadap ketentuan hukum dinilai menjadi bagian penting dalam menjaga hubungan kedua belah pihak.
“Yang kita inginkan adalah pembangunan perkebunan yang membawa ketenteraman dan kesejahteraan, bukan melahirkan konflik berkepanjangan. Karena itu, pencegahan persoalan harus dikedepankan melalui komunikasi, musyawarah, dan penghormatan terhadap ketentuan hukum,” tegasnya.
Ranperda yang dibahas Pansus II tersebut terdiri atas 17 bab dan 89 pasal. Selain perlindungan hak masyarakat dan penyelesaian konflik perkebunan, regulasi ini juga mengatur penggunaan lahan, pola kemitraan, tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR), hingga perlindungan lingkungan.
Meski telah disepakati bersama, Ranperda tersebut belum langsung berlaku. Regulasi itu masih harus menjalani evaluasi dan memperoleh nomor register dari Kementerian Dalam Negeri.
Setelah tahapan tersebut selesai, Ranperda akan ditetapkan oleh gubernur dan diundangkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
Dengan pengaturan tersebut, pembangunan perkebunan di Kaltara diharapkan tidak hanya mengejar peningkatan investasi dan produksi. Penghormatan terhadap hak masyarakat, khususnya masyarakat adat, serta pencegahan konflik lahan juga harus menjadi bagian dari pelaksanaan investasi di daerah. (adv)
