DPRD Kaltara Minta Aturan Bantuan Bencana Tak Hambat Respons Pemerintah

TARAKAN – Kecepatan penanganan bencana tidak boleh tersandera persoalan administrasi. Pemerintah daerah dituntut bergerak cepat membantu masyarakat terdampak, tetapi persoalan kewenangan dan mekanisme penyaluran bantuan dinilai masih berpotensi menghambat respons di lapangan.

Persoalan tersebut menjadi perhatian Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tarakan, Rabu (18/11/2026).

Anggota Komisi IV DPRD Kaltara, Siti Laela, menilai mekanisme administrasi penyaluran bantuan perlu dievaluasi agar pemerintah tidak kesulitan mengambil langkah ketika masyarakat menghadapi situasi darurat.

Menurutnya, kondisi geografis dan dinamika alam di Kaltara membuat potensi bencana sulit diprediksi. Kebakaran hingga tanah longsor dapat terjadi sewaktu-waktu sehingga membutuhkan respons cepat dari pemerintah.

Dia mengapresiasi kesigapan petugas BPBD dalam menghadapi berbagai kejadian bencana. Namun, kecepatan petugas di lapangan perlu didukung mekanisme koordinasi dan penyaluran bantuan yang tidak berbelit-belit.

“Biasanya batu bara kan membawa rezeki yang luar biasa, ini malah membawa bencana bagi kita. Tapi betul-betul kondisi alam yang menjadikan banyak kebakaran, bencana, dan berkaitan dengan alam tentunya,” ujar Siti Laela.

Politisi Golkar tersebut juga menyoroti persoalan kewenangan pemerintah daerah dalam memberikan bantuan. Dia mengaku, pengetatan aturan membuat pemerintah harus lebih berhati-hati ketika menyalurkan dukungan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) maupun kecamatan.

Hal itu berkaitan dengan pemahamannya terhadap ketentuan yang disampaikan dalam kegiatan silaturahmi dan monitoring bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu.

“Kalau menurut aturan KPK kayaknya untuk membantu langsung daerah terus ke OPD-OPD, kecamatan-kecamatan, itu dilarang sama KPK. Menurutnya itu bukan kewenangannya,” ungkapnya.

Meski demikian, Siti Laela menegaskan persoalan administrasi tidak boleh menghilangkan kepedulian pemerintah terhadap masyarakat yang menjadi korban bencana.

Dia mendorong adanya koordinasi dan sinkronisasi yang lebih kuat antara BPBD provinsi dengan BPBD kabupaten/kota. Kejelasan pola kerja sama dinilai penting agar dukungan dari pemerintah provinsi dapat segera diberikan ketika daerah mengalami bencana.

Menurutnya, pembagian kewenangan dan mekanisme bantuan perlu dipahami bersama sehingga tidak terjadi kebingungan ketika penanganan darurat membutuhkan dukungan lintas pemerintahan.

“Harapan kita, bagaimana cara bekerja sama antara mungkin OPD yang ada di kabupaten kota dengan provinsi. Supaya ada sinergitas dalam penanganan apabila ada bencana di kabupaten, jadi provinsi cepat memberikan bantuan,” pungkasnya.

Dalam kunjungan tersebut, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltara Syamsuddin Arfah hadir bersama anggota Komisi IV lainnya, yakni Siti Laela, Listiani, Muhammad Hatta, dan Rahman.

Rombongan diterima Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Tarakan, Hari Wijaya Putra.
Komisi IV berharap penguatan koordinasi antarpemerintah dapat memastikan penanganan bencana berjalan lebih cepat dan bantuan bagi masyarakat terdampak tidak terkendala persoalan birokrasi. (adv)