DPRD Kaltara Dorong Pembentukan Kota Tanjung Selor Lewat Jalur Pemerintah Pusat

TANJUNG SELOR – Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kota Tanjung Selor masih menghadapi kendala persyaratan teknis, terutama terkait jumlah kecamatan. Di tengah belum terpenuhinya persyaratan tersebut, DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) mulai mendorong pendekatan melalui pemerintah pusat untuk membuka jalan percepatan pemekaran.

Ketua DPRD Kaltara sekaligus Ketua Presidium Pembentukan DOB Kota Tanjung Selor, Achmad Djufrie mengatakan, peluang tersebut mengemuka dalam Sarasehan Kebangsaan di Gedung Wanita, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Senin (16/11/2026).

Dalam kegiatan yang dihadiri anggota DPD RI asal Kaltara, Marthin Bila, Achmad menyampaikan perkembangan sekaligus kendala yang masih dihadapi dalam perjuangan pembentukan Kota Tanjung Selor.

Menurutnya, Marthin Bila memberikan dukungan terhadap upaya pembentukan DOB tersebut. Dukungan itu diharapkan dapat membuka peluang percepatan melalui pendekatan top down atau dorongan dari pemerintah pusat.

“Alhamdulillah ternyata beliau mem-backup untuk top down dari atas, mengingat melalui daerah kita masih kekurangan syarat-syarat teknis, terutama tentang kecamatan-kecamatan yang masih kurang,” kata Achmad Djufrie.

Dia mengungkapkan, salah satu persoalan utama yang belum terselesaikan adalah jumlah kecamatan. Saat ini, wilayah yang dipersiapkan untuk menjadi Kota Tanjung Selor baru memiliki satu kecamatan. Sementara itu, masih dibutuhkan tiga kecamatan tambahan untuk memenuhi persyaratan pembentukan daerah otonomi baru.

Kondisi tersebut menjadi salah satu hambatan dalam mendorong pemekaran melalui mekanisme yang selama ini diperjuangkan dari tingkat daerah. Karena itu, dukungan dari pemerintah pusat dinilai dapat menjadi peluang untuk mempercepat proses pembentukan DOB Kota Tanjung Selor.

Achmad menilai, Tanjung Selor sudah selayaknya berkembang menjadi daerah otonom tersendiri. Terlebih, wilayah tersebut merupakan ibu kota Provinsi Kaltara yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan provinsi.
Meski berharap adanya dorongan dari pemerintah pusat, Achmad menegaskan Presidium Pembentukan DOB tetap harus siap memenuhi persyaratan teknis apabila pemerintah pusat meminta daerah menyiapkan tiga kecamatan tambahan.

“Ya kita terima kasih, alhamdulillah. Karena memang kita tidak perlu repot lagi. Tapi kalau secara teknis diminta pusat untuk kita menyiapkan tiga kecamatan tambahan, ya kita harus siap juga,” pungkasnya.

Dukungan pemerintah pusat diharapkan dapat membuka peluang baru bagi perjuangan pembentukan Kota Tanjung Selor. Namun, pemenuhan persyaratan administratif dan teknis tetap menjadi pekerjaan yang harus diselesaikan agar rencana pemekaran tersebut dapat berlanjut. (adv)