Cuaca Ekstrem Bisa Picu Lonjakan Harga Pangan, Kaltara Perkuat Antisipasi

TANJUNG SELOR – Ancaman cuaca ekstrem tidak hanya berdampak pada sektor pertanian, tetapi juga berpotensi mengganggu pasokan dan memicu kenaikan harga bahan pokok. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) mulai memperkuat koordinasi lintas sektor untuk mengantisipasi risiko tersebut.

Upaya ini dibahas dalam Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP-TPID) Wilayah Kalimantan Tahun 2026 di Bandung, Jumat (20/11/2026).

Pertemuan tersebut mengangkat tema penguatan sinergi pemulihan dan mitigasi risiko iklim guna memperkokoh ketahanan pangan wilayah Kalimantan.

Mewakili Sekretaris Daerah Provinsi Kaltara, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kaltara, H. Sapi’i, memimpin delegasi dalam pertemuan tersebut. Sejumlah instansi teknis turut dilibatkan, di antaranya Biro Perekonomian Setda Kaltara, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PU-PR).

Keterlibatan lintas instansi tersebut mencerminkan bahwa pengendalian inflasi tidak cukup hanya mengandalkan intervensi pasar. Ketersediaan produksi pangan, kelancaran distribusi, hingga stabilitas harga menjadi faktor yang saling berkaitan.

Sektor pertanian berperan menjaga ketersediaan produksi lokal. Sementara itu, infrastruktur jalan dan akses distribusi menjadi penentu kelancaran pasokan, terutama ketika kondisi cuaca mengganggu jalur transportasi.

Sapi’i mengatakan, koordinasi antarpemerintah daerah di Kalimantan diperlukan untuk memperkuat langkah menghadapi risiko perubahan iklim yang dapat memengaruhi ketahanan pangan.

“Melalui Rapat Koordinasi TPIP-TPID Wilayah Kalimantan ini, diharapkan terbangun kolaborasi yang semakin solid antar-pemerintah daerah di Pulau Kalimantan,” ujarnya.

Menurutnya, sinergi lintas sektor menjadi salah satu upaya menjaga stabilitas ekonomi daerah sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat.

“Ini menjadi harapan besar kita dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan sepanjang tahun 2026 hingga ke depannya,” tutupnya.

Di tengah ancaman perubahan iklim, tantangan pengendalian inflasi bagi Kaltara bukan hanya menjaga harga tetap stabil, tetapi juga memastikan pasokan bahan pokok tersedia ketika produksi maupun distribusi menghadapi gangguan.

Karena itu, hasil koordinasi tersebut diharapkan dapat diterjemahkan menjadi langkah antisipasi yang konkret, terutama dalam memperkuat produksi pangan daerah dan menjaga kelancaran distribusi bahan pokok. (adv)