NUNUKAN – Ketidaksinkronan data kependudukan dan perubahan desil kesejahteraan masyarakat tanpa diikuti perubahan kondisi ekonomi warga menjadi sorotan Komisi I DPRD Nunukan. Persoalan ini dinilai berpotensi memengaruhi ketepatan penyaluran bantuan sosial sekaligus menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat yang membutuhkan.
Anggota Komisi I DPRD Nunukan, Saddam Husen dari Partai PDI Perjuangan, mengatakan pembenahan data penduduk harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Sinkronisasi data antara Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Sosial, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) perlu dilakukan secara berkala agar tidak terjadi perbedaan data di lapangan.
Menurut Saddam, perubahan kategori desil kesejahteraan yang dialami sejumlah warga perlu ditelusuri. Sebab, terdapat kondisi ketika kategori desil masyarakat berubah, meskipun secara ekonomi tidak mengalami peningkatan kesejahteraan.
“Kami minta ada semacam cross-check data yang berkelanjutan, baik dari BPS, Dinsos maupun Capil sendiri. Persoalan data ini perlu diperbaiki supaya tidak terjadi ketidaksinkronan,” ujarnya.
Selain persoalan data, Komisi I juga menyoroti kualitas pelayanan administrasi kependudukan. Saddam meminta Disdukcapil mengedepankan pelayanan yang ramah, mudah, dan tidak berbelit-belit, terutama dalam pengurusan KTP, akta kelahiran, serta dokumen kependudukan lainnya.
Ia juga mengingatkan masih adanya praktik percaloan dalam pengurusan dokumen administrasi kependudukan. Kondisi tersebut harus diantisipasi melalui perbaikan sistem pelayanan dan pengawasan.
“Jangan sampai masyarakat kita masih dibuat ribet ketika mengurus dokumen kependudukan. Praktik-praktik percaloan juga tidak bisa dipungkiri masih menjadi persoalan yang perlu kita antisipasi,” tegasnya.
Di sektor pelayanan dasar, Saddam menilai kualitas pelayanan pemerintah daerah sejauh ini sudah cukup baik. Namun, sejumlah sektor masih membutuhkan pembenahan, terutama rumah sakit, puskesmas, pendidikan, dan penyediaan air bersih.
Menurutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) serta tata kelola pelayanan kesehatan menjadi hal penting untuk mencegah persoalan pelayanan yang seharusnya bisa diselesaikan sejak awal justru berkembang menjadi masalah lebih besar.
“Perlu peningkatan SDM dan pengelolaannya, khususnya di rumah sakit dan puskesmas. Hal-hal yang sebenarnya sepele jangan sampai menjadi persoalan besar dalam pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Ketersediaan air bersih juga menjadi perhatian Komisi I. Pemerintah daerah didorong memastikan masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Nunukan memperoleh akses air bersih yang memadai, bukan hanya di kawasan perkotaan.
Sementara itu, terkait pemerataan aparatur sipil negara (ASN) dan tenaga pelayanan publik, khususnya di wilayah perbatasan dan daerah terpencil, Saddam mengatakan pihaknya terus mendorong pemerintah daerah memenuhi kebutuhan tenaga pendidikan dan kesehatan.
Ia mengapresiasi pembangunan puskesmas baru di Kecamatan Krayan Tengah sebagai salah satu langkah memperkuat pelayanan kesehatan di wilayah perbatasan. Namun, menurutnya, pemerataan tenaga pendidik juga harus menjadi perhatian berikutnya.
“Kesehatan sudah mulai bergerak dengan pembangunan puskesmas baru di Krayan Tengah. Tinggal bagaimana sektor pendidikan juga kita dorong agar tidak ada lagi sekolah yang kekurangan guru, baik di wilayah perbatasan maupun daerah terisolir,” pungkasnya.
Komisi I DPRD Nunukan berharap pembenahan data kependudukan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pemerataan tenaga ASN dapat berjalan beriringan. Dengan begitu, masyarakat di wilayah perkotaan maupun pelosok mendapatkan hak pelayanan dasar secara lebih adil. (adv)
