BUMD Kaltara Dituntut Tak Sekadar Teken MoU, Harus Mampu Hasilkan PAD

TANJUNG SELOR – Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kalimantan Utara (Kaltara) dituntut tidak sekadar bertahan menjalankan usaha, tetapi mampu menghasilkan keuntungan dan memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kerja sama dengan pihak swasta maupun mitra strategis dinilai menjadi salah satu jalan untuk memperluas usaha. Namun, ekspansi bisnis tersebut harus dibuktikan melalui realisasi proyek, bukan berhenti pada penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU).

banner 728x90

Kepala Biro Perekonomian Setprov Kaltara, Ilham Zain mengatakan, BUMD memiliki posisi strategis dalam mengoptimalkan potensi ekonomi daerah. Karena itu, perusahaan milik pemerintah daerah harus lebih aktif mencari peluang usaha yang menguntungkan.

Menurutnya, menggandeng mitra yang memiliki teknologi dan pengalaman dapat memperkuat kapasitas BUMD. Meski demikian, setiap rencana kerja sama harus melalui perhitungan bisnis yang matang.

“Kerja sama semacam ini memang membuka ruang bagi BUMD untuk memperluas bidang usaha lewat dukungan teknologi dan pengalaman mitra. Tetapi, setiap peluang wajib dianalisis secara cermat agar benar-benar menguntungkan secara bisnis, bukan justru membebani keuangan perusahaan maupun daerah,” ujar Ilham, Jumat (20/11/2026).

Salah satu langkah ekspansi yang tengah dijajaki dilakukan PT Migas Kaltara Jaya (MGKJ). BUMD milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara tersebut menggandeng perusahaan teknologi asal Tiongkok, Chengdu Zsun Science and Technology Development Co. Ltd. (Zsun).

Kedua perusahaan menandatangani MoU untuk menjajaki pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 Megawatt-peak (MWp) di Kaltara. Penandatanganan kesepakatan itu disaksikan Gubernur Kaltara Zainal A. Paliwang di Kantor Gubernur, Jumat (20/11/2026).

Rencana tersebut membuka peluang bagi MGKJ memperluas portofolio bisnis ke sektor energi terbarukan. Namun, proyek itu masih harus melalui kajian untuk memastikan kelayakan teknis dan ekonominya sebelum masuk tahap pelaksanaan.

Ilham mengingatkan, keberhasilan BUMD tidak bisa diukur dari banyaknya kerja sama yang dijalin. Kesepakatan yang telah ditandatangani harus dikawal sampai menghasilkan kegiatan usaha yang memberikan keuntungan.

Pemprov Kaltara berharap BUMD mampu tumbuh sebagai perusahaan yang sehat, mandiri, dan profesional. Dengan begitu, keberadaan perusahaan daerah tidak hanya menjadi bagian dari struktur pemerintahan, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi dan menambah sumber pendapatan daerah.

Tantangannya, lanjutnya, peluang kerja sama seperti pengembangan PLTS 100 MWp harus benar-benar diterjemahkan menjadi investasi dan kegiatan bisnis yang menghasilkan. Sebab, kontribusi BUMD terhadap PAD pada akhirnya ditentukan oleh kinerja usaha, bukan sebatas kesepakatan di atas kertas. (adv)

banner 728x90

News Feed