NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten Nunukan mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) bahwa pengabdian tidak cukup diukur dari kehadiran di kantor maupun daftar absensi.
Kinerja birokrasi harus bermuara pada pelayanan publik dan program pemerintah yang benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.
Pesan itu disampaikan Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Nunukan Raden Iwan Kurniawan saat memimpin Apel KORPRI Gabungan September di Halaman Kantor Bupati Nunukan, Kamis (17/9/2026).
Mewakili Bupati Nunukan Irwan Sabri, Raden Iwan meminta ASN kembali memahami tanggung jawab yang melekat pada status mereka sebagai pelayan masyarakat. “Menjadi ASN berarti kita menerima kepercayaan untuk melayani masyarakat,” ujarnya.
Menurut dia, apel KORPRI tidak semestinya berhenti sebagai agenda rutin bulanan. Momentum tersebut harus menjadi pengingat bagi ASN mengenai disiplin, integritas, dan tanggung jawab dalam menjalankan pemerintahan.
Ia meminta ASN memberikan pelayanan dengan sikap ramah, sabar, serta tidak mempersulit masyarakat dalam memperoleh layanan.
“Kita hadir sebagai pemerintah untuk membantu dan memberikan solusi,” tegasnya.
Selain pelayanan, integritas menjadi perhatian lain. Raden Iwan mengingatkan bahwa jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan secara jujur dan bertanggung jawab. ASN diminta tidak menggunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi dan tetap menjaga kepercayaan masyarakat.
Ia juga meminta seluruh ASN menjaga kekompakan di lingkungan Pemkab Nunukan. Perbedaan dan kekurangan dalam pekerjaan, kata dia, semestinya diselesaikan secara bersama, bukan menjadi alasan untuk saling menjatuhkan. “Kalau ada kekurangan, kita perbaiki bersama. Kalau ada masalah, kita cari solusinya bersama,” katanya.
Namun, perhatian utama Pemkab Nunukan kini juga tertuju pada pelaksanaan program dan anggaran. Memasuki Triwulan III APBD 2026, seluruh perangkat daerah diminta mencermati kembali program dan kegiatan yang telah berjalan maupun yang belum terlaksana.
Evaluasi tersebut dinilai penting agar pelaksanaan APBD tidak sekadar mengejar penyerapan anggaran, tetapi memastikan program pemerintah berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Iwan secara khusus mengingatkan ASN yang mendapat amanah mengelola anggaran agar menjalankan tugas secara akuntabel.
Ia berharap seluruh perangkat daerah memperkuat pelaksanaan program hingga akhir tahun dengan mengedepankan pelayanan publik yang maksimal, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan demikian, ukuran keberhasilan birokrasi bukan hanya seberapa rutin ASN hadir di kantor, tetapi seberapa nyata kehadiran pemerintah dirasakan masyarakat. (adv)
