NUNUKAN – Keterbatasan keuangan daerah belum sebanding dengan kebutuhan pembangunan yang disampaikan masyarakat. Mulai dari akses air bersih, rumah layak huni, perbaikan jalan lingkungan hingga dukungan bagi pelaku usaha kecil, masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah di Kabupaten Nunukan.
Beragam persoalan tersebut mengemuka dalam reses perdana Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Nasir di Warung Makan KebunKu, Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, Kamis (12/11/2026).
Sekitar 100 warga menghadiri pertemuan yang menjadi titik pertama dari lima lokasi reses yang dijadwalkan Nasir. Kesempatan itu dimanfaatkan masyarakat untuk menyampaikan berbagai kebutuhan yang dinilai mendesak dan berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari.
Aspirasi yang disampaikan cukup beragam. Mulai dari bantuan pembangunan dan perbaikan rumah ibadah, baik masjid maupun gereja, bantuan bibit ikan air tawar, program bedah rumah, sarana dan prasarana UMKM, pembangunan jalan tani, perbaikan jalan lingkungan, hingga pembangunan sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air bersih.
Banyaknya usulan tersebut memperlihatkan bahwa kebutuhan dasar masyarakat masih menjadi persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah. Di tengah keterbatasan anggaran, masyarakat tetap berharap pembangunan menyentuh persoalan yang mereka hadapi secara langsung.
Nasir mengatakan, setiap aspirasi yang disampaikan warga memiliki persoalan dan kebutuhan berbeda. Karena itu, usulan masyarakat tidak seharusnya hanya dipandang sebagai daftar permintaan pembangunan, tetapi perlu dilihat dari dampaknya terhadap kehidupan dan perekonomian warga.
“Di balik setiap usulan masyarakat, ada kebutuhan nyata yang harus diperhatikan. Ketika warga meminta jalan tani, ada harapan agar aktivitas pertanian dan ekonomi mereka semakin lancar. Ketika masyarakat meminta sumur bor, berarti ada kebutuhan dasar berupa air bersih yang harus mendapatkan perhatian,” ungkap Nasir.
Menurutnya, masyarakat tidak selalu menuntut pembangunan berskala besar. Justru fasilitas sederhana seperti jalan lingkungan, ketersediaan air bersih, rumah layak huni, tempat ibadah yang memadai, serta dukungan terhadap usaha kecil menjadi kebutuhan yang manfaatnya langsung dirasakan.
“Jalan lingkungan yang baik, air bersih yang tersedia, rumah yang layak dihuni, tempat ibadah yang memadai, serta dukungan terhadap usaha kecil. Itulah kebutuhan-kebutuhan yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” jelasnya.
Nasir menegaskan, keterbatasan keuangan daerah tidak boleh menghilangkan perhatian terhadap kebutuhan masyarakat. Aspirasi yang diterima dalam reses tersebut akan menjadi bahan perjuangan melalui fungsi dan kewenangannya sebagai anggota DPRD Provinsi Kaltara.
Reses tersebut sekaligus menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan persoalan yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam program pembangunan. Namun, tantangan berikutnya adalah memastikan berbagai usulan itu tidak berhenti sebagai catatan pertemuan, melainkan dapat diperjuangkan sesuai skala prioritas dan kemampuan anggaran daerah. (adv)
