NUNUKAN – Anak-anak yang seharusnya menghabiskan waktu untuk belajar dan bermain justru berisiko dimanfaatkan untuk mencari uang di jalanan. Praktik mengemis, mengamen hingga berjualan asongan menjadi persoalan yang disoroti DPRD Kabupaten Nunukan dalam upaya memperkuat perlindungan anak.
Persoalan tersebut menjadi salah satu alasan DPRD Nunukan mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Regulasi ini diharapkan menjadi landasan hukum untuk mencegah berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, diskriminasi hingga penelantaran anak.
Usulan itu disampaikan Anggota DPRD Nunukan, Andi Fajrul Syam, saat membacakan nota penjelasan Raperda inisiatif DPRD dalam Rapat Paripurna ke-8 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027.
Andi Fajrul menegaskan, anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, memperoleh pendidikan, serta mendapatkan lingkungan yang aman. Hak tersebut harus dilindungi agar anak tidak menjadi korban kepentingan ekonomi maupun berbagai bentuk perlakuan yang merugikan.
Salah satu praktik yang perlu mendapat perhatian ialah pemanfaatan anak untuk aktivitas ekonomi, seperti mengemis, mengamen dan berdagang asongan.
Menurutnya, aktivitas tersebut bukan sekadar persoalan sosial. Jika tidak ditangani, anak berisiko menghadapi bahaya keselamatan sekaligus kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan dan tumbuh kembang secara layak.
“Pemanfaatan anak untuk mengemis, mengamen, berdagang asongan maupun aktivitas ekonomi lainnya perlu menjadi perhatian. Jangan sampai aktivitas tersebut justru membahayakan keselamatan dan menghambat hak anak untuk memperoleh pendidikan,” tegasnya.
Ia menjelaskan, perlindungan anak tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah daerah. Keluarga dan masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan anak mendapatkan hak-haknya serta terhindar dari berbagai bentuk eksploitasi.
Melalui Raperda tersebut, DPRD berharap tanggung jawab pemerintah daerah dan seluruh pihak dalam penyelenggaraan perlindungan anak dapat diperjelas.
Kehadiran regulasi ini juga diharapkan memperkuat upaya pencegahan dan penanganan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan, eksploitasi maupun penelantaran.
Namun, tantangan berikutnya ialah memastikan aturan tersebut tidak berhenti sebagai landasan hukum. Pengawasan dan langkah penanganan di lapangan menjadi penting agar anak-anak tidak terus ditempatkan dalam aktivitas ekonomi yang berpotensi merampas hak mereka untuk belajar dan berkembang. (adv)














