NUNUKAN – Urusan melaporkan kelahiran dan kematian warga masih menjadi persoalan bagi masyarakat di Kecamatan Lumbis Ogong, Kabupaten Nunukan. Keterbatasan akses menuju pusat kecamatan dan jaringan internet membuat pelayanan administrasi kependudukan tidak mudah dijangkau warga, terutama yang tinggal di desa-desa sekitar.
Persoalan tersebut terungkap saat Anggota DPRD Nunukan, Donal SPd, menggelar sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Desa Long Bulu, Kecamatan Lumbis Ogong, Selasa (3/11/2026).
Dalam kegiatan yang menghadirkan narasumber dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Nunukan serta pihak Kecamatan Lumbis Ogong itu, warga menyampaikan sejumlah kendala yang mereka hadapi dalam mengurus administrasi kependudukan.
Salah satu persoalan mendasar adalah sulitnya melaporkan peristiwa kelahiran maupun kematian anggota keluarga kepada pihak kecamatan. Kondisi geografis dan akses transportasi yang tidak mudah membuat warga harus mengeluarkan biaya tambahan untuk menjangkau pusat pelayanan.
Persoalan tersebut semakin kompleks ketika jaringan internet di wilayah itu tidak mendukung pelayanan administrasi yang membutuhkan akses digital. Akibatnya, masyarakat di desa-desa terpencil berpotensi menghadapi hambatan berlapis ketika harus mengurus dokumen kependudukan.
Padahal, pencatatan kelahiran dan kematian merupakan bagian penting dari administrasi kependudukan. Dokumen tersebut dibutuhkan untuk memastikan peristiwa kependudukan tercatat secara resmi dan menjadi dasar pengurusan berbagai keperluan administrasi masyarakat.
Menanggapi keluhan tersebut, Donal mengaku memahami kesulitan yang dihadapi masyarakat Lumbis Ogong. Ia berjanji menyampaikan persoalan akses pelayanan dan keterbatasan jaringan internet kepada pihak terkait agar mendapat tindak lanjut.
“Upaya yang dilakukan ini menyampaikan apa yang menjadi harapan masyarakat dan segera ditindaklanjuti,” ungkapnya.
Menurut Donal, sosialisasi perda tidak hanya bertujuan memperkenalkan aturan kepada masyarakat, tetapi juga menjadi ruang untuk menyerap persoalan yang selama ini dihadapi warga dalam memperoleh pelayanan administrasi kependudukan.
Ia berharap kendala yang disampaikan masyarakat dapat menjadi perhatian pemerintah daerah, sehingga pelayanan administrasi kependudukan tidak hanya mudah diakses warga di pusat perkotaan, tetapi juga menjangkau masyarakat di wilayah perbatasan dan pedalaman Nunukan. (adv)
