TARAKAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) berencana mengevaluasi bantuan keramba apung yang pernah disalurkan ke sejumlah kabupaten. Fasilitas yang tidak lagi dimanfaatkan berpeluang dialihkan ke Tarakan untuk mendukung pengembangan budidaya lobster.
Rencana tersebut disampaikan Gubernur Kaltara Zainal A. Paliwang saat menebar benih lobster bersama Kelompok Tani (Koptan) Juwata Tarakan di kawasan keramba apung Pantai Amal, Sabtu (21/11/2026).
Evaluasi dilakukan untuk melihat sejauh mana bantuan keramba apung yang telah disalurkan pemerintah benar-benar dimanfaatkan. Jika ditemukan fasilitas yang menganggur, Pemprov Kaltara mempertimbangkan untuk mengalihkannya guna menunjang pengembangan usaha budidaya lobster di Tarakan.
Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah mendorong potensi ekonomi pesisir. Budidaya lobster dinilai memiliki prospek untuk dikembangkan, tidak hanya sebagai sumber pendapatan masyarakat, tetapi juga membuka lapangan kerja dan menarik investasi di sektor perikanan.
Zainal mengapresiasi inisiatif David yang mengembangkan pembesaran lobster bersama Koptan Juwata Tarakan. Menurutnya, usaha tersebut memiliki peluang pasar yang menjanjikan, termasuk untuk memenuhi kebutuhan ekspor.
“Alhamdulillah, sore ini saya bisa hadir menebar anak-anak lobster yang akan dibesarkan di keramba apung,” ujar Zainal.
Meski demikian, gubernur mengingatkan agar pengembangan usaha lobster tidak berhenti pada perdagangan benih. Ia menegaskan, benih lobster harus terlebih dahulu dibesarkan di dalam daerah hingga mencapai ukuran tertentu sebelum dipasarkan ke luar negeri.
“Kita harus melakukan pembesaran terlebih dahulu di sini. Setelah mencapai ukuran tertentu, baru dipasarkan ke luar negeri,” tegasnya.
Arah kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan nilai tambah ekonomi bagi daerah. Dengan proses pembesaran dilakukan di Kaltara, aktivitas usaha tidak hanya menghasilkan keuntungan dari penjualan benih, tetapi juga membuka peluang ekonomi dari kegiatan budidaya hingga pemasaran hasil panen.
Namun, lanjutnya, pengembangan usaha ini tetap membutuhkan dukungan fasilitas dan pengelolaan yang berkelanjutan. “Evaluasi terhadap bantuan keramba apung menjadi salah satu langkah yang akan menentukan sejauh mana fasilitas pemerintah dapat dimanfaatkan untuk mendorong produktivitas sektor perikanan,” pungkasnya. (adv)









