TANJUNG SELOR – Potensi pajak kendaraan bermotor di atas air di Kalimantan Utara (Kaltara) teridentifikasi mencapai lebih dari 12.916 unit. Namun, jumlah kapal yang telah memenuhi kewajiban pajak masih jauh dari potensi tersebut.
Kondisi ini menjadi peluang bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama di tengah keterbatasan fiskal dan berkurangnya kemampuan anggaran untuk membiayai pembangunan.
Anggota Komisi II DPRD Kaltara dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Nasir, mengapresiasi inovasi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltara melalui penerapan Pajak Kendaraan Bermotor di Atas Air (PKAA).
Namun, ia mengingatkan agar optimalisasi penerimaan tidak justru membebani nelayan tradisional dan pembudidaya rumput laut skala kecil.
Berdasarkan data Pemprov Kaltara, sepanjang 2025 terdapat 62 kapal yang telah memenuhi kewajiban pajak, dengan penerimaan PKB sebesar Rp176,89 juta dan opsen Rp116,75 juta.
Sementara hingga 20 Oktober 2026, jumlah kapal yang membayar pajak tercatat 79 unit. Penerimaan PKB mencapai Rp137,25 juta dan opsen Rp90,58 juta.
Menurut Nasir, angka tersebut menunjukkan masih terbukanya peluang peningkatan PAD dari sektor transportasi dan aktivitas ekonomi perairan. Terlebih, Kaltara memiliki karakteristik geografis dengan wilayah perairan luas dan aktivitas transportasi sungai maupun laut yang cukup tinggi.
“Kami di Komisi II memberikan apresiasi kepada Bapenda Kaltara yang terus berupaya mencari solusi untuk meningkatkan PAD. Apalagi pajak kendaraan di atas air ini merupakan terobosan yang menjadikan Kaltara sebagai pelopor di Indonesia,” ujarnya.
Inovasi yang dikenal dengan nama Bakti Benuanta tersebut mulai diterapkan pada 5 Januari 2025. Sistemnya mengintegrasikan kewajiban pembayaran pajak kendaraan air dengan proses pelayanan perizinan operasional kapal.
Bahkan, inovasi tersebut mulai menarik perhatian daerah lain. Pada Oktober 2026, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) melakukan kunjungan studi tiru ke Kaltara untuk mempelajari mekanisme penerapannya.
Meski demikian, Nasir menilai optimalisasi pajak kendaraan air harus disertai pendataan yang akurat dan pemahaman terhadap ketentuan objek pajak. Ia tidak ingin kebijakan tersebut menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat pesisir.
Menurutnya, banyak nelayan dan pembudidaya rumput laut di wilayah seperti Nunukan dan Tarakan menggunakan perahu bermotor sederhana untuk mencari ikan, mengangkut bibit rumput laut, hingga membawa hasil panen.
Padahal, Peraturan Daerah Kaltara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, khususnya Pasal 3 ayat (3) huruf e, mengatur pengecualian pajak bagi kendaraan bermotor di atas air dengan volume di bawah 10 Gross Tonnage (GT).
Artinya, kendaraan air yang memenuhi kriteria pengecualian tersebut tidak menjadi objek pajak.
“Saya ingin mengingatkan bahwa semangat meningkatkan PAD jangan sampai justru membebani masyarakat kecil. Nelayan tradisional dan pembudidaya rumput laut skala kecil harus mendapat perlindungan,” tegasnya.
Ia meminta Bapenda melakukan sosialisasi secara masif agar masyarakat memahami batasan kendaraan air yang menjadi objek pajak maupun yang dikecualikan.
Nasir juga mengingatkan petugas di lapangan agar tidak keliru menerapkan aturan. Penentuan objek pajak harus mengacu pada ukuran, jenis kendaraan, dan ketentuan perundang-undangan, bukan semata-mata berdasarkan pekerjaan pemiliknya.
Di sisi lain, ia meminta Bapenda lebih memprioritaskan penataan kewajiban perpajakan kendaraan air yang digunakan untuk aktivitas ekonomi komersial berskala besar, seperti transportasi penumpang dan angkutan barang.
“Yang harus kita optimalkan adalah potensi penerimaan dari aktivitas ekonomi yang memang memenuhi ketentuan perpajakan. Jangan sampai kegiatan usaha berskala besar belum memberikan kontribusi secara optimal, sementara masyarakat kecil justru menjadi sasaran pungutan,” ujarnya.
Selain pajak kendaraan air, Nasir mendorong Bapenda menggali sumber PAD lainnya, termasuk Pajak Air Permukaan dan Pajak Alat Berat. Penguatan penerimaan daerah dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat.
Namun, peningkatan PAD, menurutnya, tidak cukup hanya diukur dari besarnya penerimaan. Aspek keadilan, transparansi, dan perlindungan terhadap masyarakat berpenghasilan rendah juga harus menjadi perhatian.
“PAD harus tumbuh, tetapi kesejahteraan rakyat juga harus tetap menjadi perhatian utama. Kita membutuhkan pendapatan daerah yang lebih besar untuk membangun Kaltara, tetapi jangan sampai kebijakan peningkatan pendapatan justru membuat masyarakat kecil semakin sulit,” pungkasnya. (adv)









