TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) meningkatkan respons terhadap pengaduan masyarakat. Setiap laporan yang masuk harus ditindaklanjuti secara tepat waktu, bukan sekadar diterima melalui kanal pengaduan pemerintah.
Penegasan tersebut disampaikan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kaltara, H. Sapi’i, saat membuka Rapat Koordinasi Kelembagaan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) se-Kaltara, Kamis (19/11/2026).
Menurut Sapi’i, keberadaan kanal pengaduan belum cukup untuk menjamin peningkatan kualitas pelayanan publik. Pemerintah juga harus memastikan setiap laporan masyarakat memiliki kejelasan penanggung jawab dan mekanisme penyelesaian.
Ia menilai, pengelolaan pengaduan membutuhkan pembagian tugas yang tegas antara admin pengelola dan pejabat penghubung di masing-masing perangkat daerah. Koordinasi antarlembaga juga harus berjalan agar laporan tidak berhenti pada tahap penerimaan.
“Kita perlu memastikan adanya kejelasan pembagian peran antara admin pengelola dan pejabat penghubung, mekanisme koordinasi, serta tindak lanjut pengaduan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan,” tegasnya.
Sapi’i menyebut, laporan masyarakat merupakan bahan evaluasi penting bagi pemerintah dalam mengidentifikasi persoalan pelayanan publik.
Karena itu, setiap aduan seharusnya menjadi dasar untuk memperbaiki layanan, bukan hanya dipandang sebagai laporan administratif.
Ia berharap seluruh perangkat daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota, memiliki komitmen yang sama dalam mengelola pengaduan masyarakat.
Penanganan yang responsif, transparan, dan akuntabel dinilai penting untuk memastikan masyarakat mendapatkan kepastian atas laporan yang disampaikan.
Rapat koordinasi tersebut diinisiasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DKISP)i Kaltara. Turut hadir Kepala Diskominfo Kaltara Iskandar Alwi, Asisten Muda Kantor Perwakilan Ombudsman RI Kaltara Dita Mellyanika, serta Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Mey Rany Wahida Utami. (adv)









