NUNUKAN – Pengembangan kawasan perumahan di Kabupaten Nunukan diminta tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan hunian. Aspek lingkungan, terutama sistem drainase dan resapan air untuk mengantisipasi banjir, harus menjadi perhatian dalam setiap perencanaan pembangunan permukiman.
Hal tersebut disampaikan Ketua Fraksi Karya Kebangkitan Nasional (KKN) DPRD Nunukan, Ryan Antoni, saat membacakan pandangan umum fraksi terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usulan Pemerintah Kabupaten Nunukan.
Salah satu Raperda tersebut mengatur Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman. “Fraksi KKN menilai regulasi itu harus mampu memastikan pembangunan perumahan berjalan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan,” kata Ryan pada rapat paripurna ke 9 masa persidangan I 2026-2027 yang digelar di ruang paripurna DPRD Nunukan, Selasa (17/11/2026) malam.
Ryan menyoroti pentingnya pengaturan penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), sistem resapan air, serta standar bangunan tahan bencana. Menurutnya, aspek tersebut perlu menjadi bagian dari perencanaan agar kawasan permukiman yang berkembang tetap aman, sehat, dan berwawasan lingkungan.
Selain aspek lingkungan, Fraksi KKN juga menyoroti tanggung jawab pengembang dalam menyediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU).
Persoalan yang kerap muncul di tengah masyarakat, yakni keterlambatan penyerahan PSU maupun pembangunan fasilitas yang tidak sesuai spesifikasi, dinilai perlu diantisipasi melalui pengaturan yang tegas.
Fraksi KKN meminta Raperda mengatur mekanisme pengawasan terhadap pengembang, termasuk kewajiban penyerahan PSU, pengelolaan drainase, persampahan, hingga ketersediaan air bersih.
Tidak hanya itu, sanksi administratif maupun hukum juga diminta diatur bagi pengembang yang mengabaikan kewajibannya.
“Fraksi kami meminta agar Raperda ini mengatur secara tegas mekanisme pengawasan, kewajiban penyerahan PSU, pengelolaan drainase untuk mencegah banjir, pengelolaan persampahan, ketersediaan air bersih, serta sanksi administratif maupun hukum bagi pengembang yang abai,” ujarnya.
Fraksi KKN juga meminta agar pembahasan Raperda menghasilkan ketentuan yang operasional dan tidak multitafsir. Pemerintah daerah diharapkan menetapkan target waktu penyusunan Peraturan Kepala Daerah sebagai aturan pelaksanaan.
Sementara itu, terhadap Raperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Fraksi KKN menekankan pentingnya pendekatan humanis dalam penataan kawasan.
Ryan mengingatkan, penanganan kawasan kumuh melalui peremajaan maupun relokasi harus mengedepankan dialog, transparansi, dan pemberdayaan masyarakat. Penataan tidak boleh sampai memutus mata pencaharian maupun ikatan sosial warga terdampak.
Fraksi KKN juga mendorong sinergi pembiayaan antara APBD, APBN, APBD Provinsi, dana desa atau kelurahan, serta kontribusi dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR).
Selain pembangunan fisik, keberlanjutan pemeliharaan infrastruktur setelah program penataan selesai juga menjadi perhatian. Pelibatan Pokja PKP dan kelompok swadaya masyarakat dinilai penting untuk menjaga kualitas lingkungan permukiman.
“Fraksi KKN berharap dua Raperda tersebut tidak sekadar menjadi produk regulasi, tetapi benar-benar menjadi landasan penyelesaian persoalan9 perumahan dan permukiman di Kabupaten Nunukan,” pungkasnya. (adv)









