NUNUKAN – Akurasi data menjadi salah satu persoalan yang disoroti Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Nunukan dalam pembahasan dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang perumahan dan kawasan permukiman. Pemerintah daerah diminta membuka data terbaru luasan kawasan kumuh sekaligus menjelaskan tingkat kekumuhannya.
Sorotan tersebut disampaikan Fraksi Gerindra melalui pemandangan umum terhadap dua Ranperda usulan pemerintah daerah, yakni Ranperda tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Ranperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
Pemandangan umum tersebut dibacakan Yawong Salaju dalam rapat paripurna DPRD Nunukan, 17 November 2026.
Yawong mengatakan, Fraksi Gerindra menilai, penanganan kawasan kumuh harus dimulai dari data yang akurat. Tanpa pemutakhiran data, pemerintah berisiko menetapkan program dan lokasi penanganan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan.
“Karena itu, Gerindra meminta Bupati Nunukan menjelaskan perkembangan luasan kawasan kumuh saat ini, termasuk klasifikasi tingkat kekumuhannya, baik kategori ringan, sedang maupun berat,” kata Yawong dalam rapat paripurna ke 9 masa persidangan I 2026-2027 yang digelar di ruang paripurna DPRD Nunukan, Selasa (17/11/2026) malam.
Gerindra juga mengingatkan agar penetapan lokasi kawasan kumuh mengacu pada tujuh indikator teknis. Meliputi kondisi bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase, pengelolaan air limbah, persampahan hingga proteksi kebakaran.
Selain persoalan data, Gerindra menyoroti pentingnya pencegahan agar kawasan kumuh tidak terus meluas. Pemerintah daerah diminta memperketat pengawasan pertumbuhan permukiman baru dan penegakan aturan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
“Pengendalian juga diperlukan terhadap pembangunan di kawasan sempadan sungai, kawasan lindung, pesisir maupun lahan milik pemerintah,” ujarnya.
Menurut Gerindra, pencegahan jauh lebih murah dan efektif dibandingkan penanganan ketika kawasan sudah telanjur padat dan kumuh.
Persoalan lain yang turut menjadi perhatian adalah kepastian status lahan masyarakat.
“Dalam pelaksanaan pemugaran, peremajaan maupun pemukiman kembali, pemerintah kerap menghadapi kendala kepemilikan lahan yang tidak jelas atau berstatus ilegal,” ungkapnya.
Gerindra meminta pemerintah menjelaskan skema hukum yang disiapkan untuk menyelesaikan persoalan tersebut tanpa mengabaikan hak dasar masyarakat dan prinsip keadilan sosial.
Di sisi lain, Fraksi Gerindra mengingatkan agar kebijakan pembangunan perumahan tidak hanya berorientasi pada kepentingan komersial pengembang.
Pemerintah diminta memberikan penjelasan konkret mengenai skema penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), termasuk penerapan konsep hunian berimbang serta kemudahan akses pembiayaan dan perizinan.
“Gerindra juga mendorong agar Ranperda memuat peta jalan penanganan kawasan kumuh dan pengentasan rumah tidak layak huni (RTLH) dengan target yang terukur,” ujarnya.
Untuk mendukung pelaksanaannya, pemerintah diminta menyiapkan pola kolaborasi pendanaan melalui APBD, APBN maupun program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Berbagai catatan tersebut diharapkan menjadi bahan pembahasan lanjutan agar kedua Ranperda tidak sekadar menjadi payung hukum, tetapi mampu menjawab persoalan perumahan dan permukiman yang dihadapi masyarakat Nunukan. (adv)









