Standar Anggaran Disamakan, DPRD Kaltara Soroti Mahalnya Pembangunan di Wilayah Perbatasan

TANJUNG SELOR – Pembangunan infrastruktur di wilayah pedalaman dan perbatasan Kalimantan Utara (Kaltara) menghadapi persoalan biaya yang tidak sedikit. Kondisi geografis, keterbatasan akses, hingga mahalnya distribusi material membuat pembangunan di kawasan tersebut membutuhkan anggaran lebih besar dibandingkan wilayah yang mudah dijangkau.

Persoalan ini disoroti anggota DPRD Kaltara dari Fraksi PKS, Muhammad Nasir, saat berdialog dengan Tim Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah 4 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Tanjung Selor, Selasa (17/11/2026).

banner 728x90

Nasir menilai, penerapan standar anggaran yang disamaratakan dengan daerah lain berpotensi menghambat pembangunan infrastruktur dasar di wilayah perbatasan dan kepulauan. Sebab, tingkat kesulitan geografis Kaltara memiliki karakteristik berbeda yang semestinya menjadi pertimbangan dalam penyusunan anggaran.

Ia mencontohkan, pembangunan jalan di kawasan pelosok hingga penyediaan jalur evakuasi medis darurat yang membutuhkan biaya besar karena kondisi medan dan keterbatasan akses.

“Membangun jalan di pelosok atau menyiapkan jalur evakuasi medis darurat, termasuk akses ke SMA 18, itu biayanya tidak murah. Medan di perbatasan dan kepulauan punya tingkat kesulitan yang beda, jadi tidak bisa dipukul rata,” tegasnya.

Menurut Nasir, persoalan tersebut perlu mendapat perhatian pemerintah pusat agar kebijakan penganggaran tidak justru membatasi kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Selain infrastruktur, Nasir juga menyoroti tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Persoalan ini dinilai kerap menjadi penghambat penyaluran bantuan, terutama untuk sektor pertanian dan perikanan.

Padahal, sekitar 60 persen masyarakat Kaltara disebut menggantungkan kehidupan pada dua sektor tersebut. Dukungan berupa alat dan mesin pertanian (alsintan) maupun sarana pendukung perikanan dinilai penting untuk menunjang aktivitas ekonomi masyarakat.

“Mayoritas warga kita, sekitar 60 persen, menggantungkan hidup sebagai petani dan nelayan. Mereka butuh dukungan nyata seperti alat dan mesin pertanian. Jangan sampai bantuan ini terhambat cuma karena masalah batas kewenangan,” ujarnya.

Untuk mengatasi persoalan mahalnya pembangunan, DPRD Kaltara mendorong pemerintah pusat menerapkan kebijakan afirmatif bagi daerah kepulauan dan perbatasan.

Salah satu usulan yang disampaikan adalah penyesuaian Standar Satuan Harga (SSH) dengan mempertimbangkan indeks kemahalan konstruksi serta tingkat kesulitan geografis masing-masing wilayah.

Dengan penyesuaian tersebut, pemerintah daerah diharapkan memiliki ruang anggaran yang lebih realistis untuk membangun infrastruktur, terutama di kawasan terpencil yang selama ini menghadapi kendala akses dan tingginya biaya pekerjaan.

Merespons aspirasi itu, Tim Korsup KPK RI menyarankan pemerintah daerah mengoptimalkan forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebagai wadah memperjuangkan kebutuhan pembangunan daerah.

KPK juga menekankan pentingnya sinergi formal antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota agar setiap usulan program maupun anggaran tetap berjalan sesuai ketentuan hukum.

DPRD Kaltara berharap persoalan perbedaan biaya pembangunan tersebut mendapat perhatian serius pemerintah pusat. Sebab, pembangunan di wilayah perbatasan tidak cukup hanya menggunakan standar penganggaran yang berlaku umum, tetapi juga harus memperhitungkan kondisi geografis dan kebutuhan masyarakat setempat. (adv)

banner 728x90