NUNUKAN – Anggota DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) Komisi III, Rismanto, menegaskan pentingnya strategi investasi daerah yang terarah dan berkelanjutan guna mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi, khususnya di Kabupaten Nunukan sebagai wilayah perbatasan.
Ia menilai, potensi besar yang dimiliki Nunukan harus didukung kebijakan konkret agar mampu menarik investor dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Rismanto menyebut investasi sebagai kunci utama dalam mempercepat pembangunan daerah, terutama di wilayah strategis seperti Nunukan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.
“Nunukan ini beranda terdepan negara. Potensinya luar biasa, tetapi perlu dukungan investasi yang serius, baik dari pemerintah maupun swasta,” ujarnya, Selasa (03/03/26).
Menurutnya, Kabupaten Nunukan memiliki peluang besar di sektor perkebunan, perikanan, hingga perdagangan lintas batas. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih terkendala persoalan infrastruktur dasar.
Ia menilai, tantangan utama yang kerap dihadapi investor adalah kondisi jalan, ketersediaan listrik, serta akses logistik yang belum memadai. Tanpa pembenahan infrastruktur, minat investor untuk masuk dan mengembangkan usaha di Kaltara akan sulit tumbuh secara maksimal.
Selain infrastruktur, Rismanto juga menekankan pentingnya kemudahan perizinan dan kepastian hukum guna menciptakan iklim investasi yang kondusif. Ia mendorong pemerintah daerah agar lebih proaktif dalam menawarkan potensi unggulan daerah, bukan sekadar menunggu kedatangan investor.
“Daerah harus punya peta jalan investasi yang jelas. Sektor mana yang menjadi prioritas, bagaimana insentifnya, dan apa dampaknya bagi masyarakat lokal,” tegasnya.
Sebagai anggota Komisi III yang membidangi infrastruktur dan pembangunan, Rismanto memastikan DPRD Kaltara akan terus melakukan pengawasan terhadap proyek-proyek strategis serta memastikan investasi yang masuk benar-benar memberikan efek berganda (multiplier effect) bagi ekonomi masyarakat.
Ia berharap, melalui sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan DPRD, Kalimantan Utara mampu menjadi salah satu tujuan investasi baru di kawasan utara Indonesia, tanpa mengabaikan prinsip keberlanjutan dan keberpihakan kepada masyarakat lokal.
“Investasi bukan hanya soal angka, tapi soal kesejahteraan rakyat. Itu yang harus menjadi orientasi utama,” pungkasnya. (Adv)
