NUNUKAN – Karakteristik permukiman masyarakat pesisir dan rumah di atas air di Kabupaten Nunukan diminta menjadi pertimbangan khusus dalam penanganan kawasan kumuh.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Nunukan mengingatkan pemerintah daerah agar tidak menerapkan standar penataan secara seragam tanpa melihat kondisi geografis dan kehidupan masyarakat setempat.
Sorotan tersebut disampaikan Sekretaris Fraksi PKS, Andi Yakub, saat membacakan pandangan umum terhadap dua Ranperda usulan Pemerintah Kabupaten Nunukan, Selasa (17/11/2026).
PKS menilai, sebagai daerah kepulauan dan perbatasan, Nunukan memiliki karakteristik permukiman yang berbeda dengan wilayah perkotaan pada umumnya. Sebagian masyarakat tinggal di kawasan pesisir, tepian sungai, hingga permukiman yang dibangun di atas air.
Kondisi tersebut membutuhkan pendekatan khusus, terutama dalam menentukan kriteria kekumuhan dan pola peningkatan kualitas permukiman.
PKS meminta pemerintah tidak hanya berpatokan pada standar administratif, tetapi juga mempertimbangkan bentuk hunian tradisional, kondisi geografis, serta karakteristik kehidupan masyarakat pesisir.
“Penetapan kriteria kekumuhan tidak dilakukan secara seragam tanpa mempertimbangkan kondisi geografis, bentuk hunian tradisional, karakteristik kehidupan masyarakat pesisir, serta ketentuan keselamatan dan lingkungan hidup,” kata Andi Yakub menyampaikan pandangan Fraksi PKS dalam rapat paripurna ke 9 masa persidangan I 2026-2027 yang digelar di ruang paripurna DPRD Nunukan, Selasa (17/11/2026) malam.
Pemerintah daerah juga diminta menjelaskan standar teknis dan pola penanganan permukiman di atas air. Terutama terkait penyediaan sanitasi, air bersih, perlindungan terhadap kebakaran, dan akses evakuasi yang sesuai dengan kondisi setempat.
Bagi PKS, lanjut Andi Yakub, penanganan kawasan kumuh tidak cukup dilakukan melalui penertiban bangunan. Pemerintah harus memastikan masyarakat mendapatkan infrastruktur dasar yang memadai tanpa mengabaikan karakteristik lingkungan tempat mereka tinggal.
Persoalan relokasi juga tidak bisa dilepaskan dari kondisi masyarakat pesisir. Pemindahan warga tanpa mempertimbangkan lokasi pekerjaan dan sumber penghidupan berpotensi menimbulkan persoalan sosial baru.
Karena itu, PKS meminta setiap kebijakan penataan kawasan disertai pendataan yang adil, keterbukaan informasi, musyawarah, serta jaminan tempat tinggal pengganti yang layak apabila relokasi memang diperlukan.
Fraksi PKS juga meminta pemerintah membuka ruang partisipasi masyarakat sejak tahap perencanaan hingga pengawasan. Warga yang terdampak langsung harus memperoleh kesempatan menyampaikan keberatan dan terlibat dalam pengambilan keputusan sesuai ketentuan hukum.
PKS pada prinsipnya menyetujui kedua Ranperda untuk dibahas lebih lanjut. Namun, pendekatan khusus terhadap permukiman pesisir dan rumah di atas air dinilai penting agar kebijakan penanganan kawasan kumuh tidak justru mengabaikan kebutuhan masyarakat yang tinggal di dalamnya. (adv)
