TARAKAN – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Tahun 2025 melakukan monitoring lapangan ke sejumlah titik pembangunan di Kota Tarakan, Selasa (14/4/2026).
Kegiatan ini bertujuan memastikan realisasi program berjalan sesuai rencana dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Monitoring dilakukan langsung oleh anggota Pansus LKPj DPRD Kaltara, yakni H. Yancong, S.Pi, Jufri Budiman, S.Pd, Adi Nata Kusuma, Dr. Syamsuddin Arfah, S.Pd.I, serta Komaruddin, S.Kom., MH.
Mereka meninjau berbagai proyek, mulai dari rehabilitasi drainase Jalan Gajah Mada, penyelesaian Rumah Dinas Badan Penghubung, SMAN 2 dan SMAN 3 Tarakan, hingga pembangunan drainase Gedung Serbaguna Kristiani.
Selain itu, rombongan juga mengecek progres Jalan Ring Road Juata–Binalatung, fasilitas Gedung BINDA Tarakan, serta pematangan lahan Balai Pembenihan Udang di Binalatung. Dari hasil peninjauan, Pansus memberikan sejumlah catatan kritis terhadap beberapa proyek yang dinilai perlu pendalaman lebih lanjut.
Untuk proyek drainase Jalan Gajah Mada dan Rumah Dinas Badan Penghubung, Pansus meminta Komisi III DPRD Kaltara melakukan evaluasi mendalam agar pelaksanaan tetap mengacu pada masterplan.
Sementara itu, pembangunan drainase di Gedung Serbaguna Kristiani mendapat dukungan karena dinilai berdampak langsung bagi masyarakat.
Di sektor pendidikan, Pansus menyoroti pentingnya kualitas pengadaan sarana di SMAN 2 dan SMAN 3 Tarakan.
“Kami merekomendasikan agar pemerintah memastikan spesifikasi barang memiliki kualitas terbaik, agar tidak cepat rusak dan membebani anggaran perawatan,” tegas Yancong.
Pansus juga mendorong percepatan penyelesaian Jalan Ring Road Juata–Binalatung yang tersisa sekitar 5 kilometer. Proyek ini dinilai strategis dalam membuka konektivitas wilayah.
Di sisi lain, pembangunan Gedung BINDA Tarakan diapresiasi karena telah rampung 100 persen dengan kualitas yang memuaskan.
Terkait Balai Pembenihan Udang, Pansus meminta Pemprov Kaltara proaktif mencari skema pendanaan, baik dari pemerintah pusat maupun daerah, guna mempercepat pengembangan sektor perikanan.
Monitoring ini menegaskan komitmen DPRD Kaltara dalam mengawal penggunaan anggaran agar tepat sasaran dan berdampak bagi masyarakat, khususnya di Kota Tarakan. (adv)
