NUNUKAN – Setelah bertahun-tahun menjadi persoalan akses, jalan penghubung Krayan–Malinau kembali mendapat target penyelesaian. Pemerintah menargetkan konektivitas darat yang menghubungkan kawasan perbatasan tersebut dapat dituntaskan pada 2028.
Target itu mengemuka setelah rapat koordinasi di Malinau dan kunjungan Kementerian Pekerjaan Umum ke kawasan Krayan. Tindak lanjut tersebut mencakup pembangunan dua ruas jalan yang membuka konektivitas Krayan dengan Malinau.
Ruas pertama direncanakan dari kawasan Bandara Yuvai Semaring melalui Pa’ Bawan dan Krayan Tengah menuju Malinau. Sementara ruas lainnya dibangun dari arah Malinau menuju Krayan.
Bagi masyarakat Krayan, jalan darat tersebut bukan sekadar proyek infrastruktur. Selama akses terbatas, mobilitas masyarakat, distribusi kebutuhan pokok, dan pemasaran hasil pertanian serta perkebunan ikut menghadapi kendala biaya dan jarak.
Jika terealisasi, konektivitas darat diharapkan memperpendek jalur menuju pusat pemerintahan dan ekonomi sekaligus menekan biaya logistik. Hasil produksi masyarakat Krayan juga memiliki peluang lebih besar untuk menjangkau pasar di luar wilayah.
Bupati Nunukan H. Irwan Sabri mengapresiasi perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan kawasan perbatasan, khususnya dukungan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan.
“Alhamdulillah, apa yang selama ini kita perjuangkan untuk masyarakat Krayan mulai mendapat tindak lanjut. Dua ruas jalan ini menjadi bagian penting untuk membuka akses Krayan menuju Malinau,” ujar Irwan.
Ia berharap pembangunan berjalan sesuai tahapan sehingga konektivitas Krayan–Malinau dapat benar-benar terwujud pada 2028.
Menurut Irwan, pembangunan jalan akan memberi dampak lebih luas dibanding sekadar menghubungkan dua wilayah. Infrastruktur tersebut dinilai dapat membuka akses ekonomi sekaligus memudahkan masyarakat memperoleh pelayanan pemerintah.
“Kita ingin masyarakat Krayan semakin mudah bergerak, hasil pertanian dan perkebunan semakin mudah dipasarkan, biaya logistik semakin rendah, dan pelayanan pemerintah semakin mudah dijangkau,” katanya.
Pemkab Nunukan selanjutnya akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Kementerian Pertahanan, serta kementerian dan lembaga terkait.
Target 2028 kini menjadi tenggat penting bagi Krayan. Sebab, bagi masyarakat di kawasan perbatasan tersebut, jalan tembus menuju Malinau bukan hanya soal mempercepat perjalanan, tetapi juga membuka akses ekonomi dan mengurangi ketergantungan terhadap jalur transportasi yang selama ini terbatas.
“Krayan tidak boleh terus berada dalam keterbatasan akses. Kita ingin jalan ini benar-benar hadir dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” tegas Irwan. (adv)
