NUNUKAN – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap sejumlah proyek pembangunan tahun anggaran 2025 di Kabupaten Nunukan, pekan lalu.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas penyampaian LKPj Gubernur Kaltara Tahun 2025 kepada DPRD. Melalui monev tersebut, legislatif ingin memastikan realisasi program pembangunan tidak hanya berjalan di atas kertas, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Monev di wilayah Nunukan dipimpin anggota Pansus LKPj, Ruman Tumbo, SH., dan Ladulah, S.Hi., yang turun langsung meninjau berbagai proyek strategis lintas sektor.
Fokus peninjauan meliputi infrastruktur jalan, sektor pendidikan, hingga fasilitas pendukung pelayanan publik.
Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) turut mendampingi kegiatan ini, di antaranya Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Hasanuddin, S.Pd., M.Si., serta perwakilan Dinas PUPR bidang Bina Marga dan Perumahan, termasuk PPK Bambang Hermanto, S.T. Hadir pula pihak kontraktor, konsultan, dan perwakilan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) wilayah Nunukan.
Adapun proyek yang menjadi objek evaluasi antara lain pemeliharaan dan peningkatan jalan lingkar Pulau Nunukan, pembangunan coastal road, serta peningkatan jalan lingkungan di sejumlah titik.
Dari sektor pendidikan, Pansus meninjau pengadaan peralatan laboratorium IPA dan TIK di beberapa SMA, pembangunan ruang kelas baru Sekolah Luar Biasa (SLB), hingga pembangunan unit sekolah baru SMAN 3 Nunukan.
Selain itu, pembangunan gedung kantor UPTD Bapenda Kelas A wilayah Nunukan serta pekerjaan marka jalan oleh Dinas Perhubungan juga tak luput dari evaluasi.
Ruman Tumbo menegaskan, monev ini menjadi instrumen penting untuk memastikan setiap program yang telah dianggarkan benar-benar terealisasi dengan baik dan sesuai spesifikasi.
“Melalui monev ini, kami ingin memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan berjalan optimal, baik dari sisi kualitas maupun manfaatnya bagi masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Ladulah menambahkan, hasil temuan di lapangan akan menjadi bahan penting dalam penyusunan rekomendasi DPRD terhadap LKPj Gubernur.
“Kami akan mencermati setiap temuan di lapangan sebagai bahan masukan agar ke depan pelaksanaan program semakin baik,” katanya.
Melalui kegiatan ini, DPRD Kaltara berharap pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Nunukan dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel, sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan. (adv)
