TANJUNG SELOR – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), H. Achmad Djufrie, SE., MM., menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang digelar Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Provinsi Kaltara, Senin (11/5/2026).
Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan launching buku panduan dan bahan ajar pendidikan antikorupsi bersama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
Rakor digelar sebagai tindak lanjut arahan Kemendagri guna memperkuat sinergi pengendalian inflasi daerah sekaligus mendorong penguatan pendidikan antikorupsi di lingkungan pemerintahan daerah.
Sejumlah unsur Forkopimda, kepala instansi vertikal, serta pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kaltara turut hadir dalam kegiatan tersebut.
Ketua DPRD Kaltara, H. Achmad Djufrie, menegaskan pentingnya kolaborasi seluruh pihak dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih.
“Pengendalian inflasi harus menjadi perhatian bersama, karena sangat berdampak terhadap daya beli dan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, pendidikan antikorupsi juga penting untuk membangun budaya pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas,” ujarnya.
Ia menambahkan, DPRD Kaltara mendukung langkah pemerintah daerah dalam menjaga kestabilan ekonomi sekaligus memperkuat karakter antikorupsi di lingkungan birokrasi maupun dunia pendidikan.
“Sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, Forkopimda, dan seluruh stakeholder harus terus diperkuat agar program pengendalian inflasi dan pendidikan antikorupsi dapat berjalan efektif,” tambahnya. (adv)
